nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pulang dari PBB, PM Pakistan Umumkan Jihad Atas Kashmir

Rahman Asmardika, Jurnalis · Senin 30 September 2019 12:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 30 18 2110972 pulang-dari-pbb-pm-pakistan-serukan-jihad-atas-kashmir-7sLZrsadZz.jpg Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. (Foto: Reuters)

ISLAMABAD - Setelah pidatonya yang mengangkat isu Kashmir di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan kembali membahas masalah serupa setelah kembali pulang ke negaranya. Dengan dukungan kuat dari kabinet dan partainya, Khan menyerukan “jihad” untuk Kashmir.

Tiba di Pakistan, Khan mengklaim ada delapan juta warga Kashmir di wilayah yang dikontrol India ditahan sebagai sandera oleh pasukan India. Dia mendorong warga Pakistan untuk tidak kecewa, karena orang-orang Kashmir berharap kepada mereka dan dia telah berjanji untuk menjadi duta bagi warga Kashmir.

BACA JUGA: PM Pakistan Janji Bawa Masalah Kashmir ke PBB

“Apakah dunia mendukung Kashmir atau tidak, Pakistan akan mendukung mereka. Ini adalah perang suci (jihad). Kami bersama mereka (Kashmir), karena kami ingin menyenangkan (Allah) Yang Mahakuasa,” kata Khan sebagaimana dilansir Sputnik, Senin (30/9/2019).

"Saya akan membuka kedok pemerintah RSS Narendra Modi di semua forum," lanjutnya, merujuk pada organisasi sayap kanan Rashtriya Swayamsevak Sangh, yang banyak dianggap sebagai induk dari partai politik Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin Modi.

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu, Khan menuntut agar India mencabut "jam malam yang tidak manusiawi" di Kashmir dan membebaskan semua "tahanan politik" di sana. Dia memperingatkan bahwa pertikaian antara India dan Pakistan, dua tetangga berkemampuan nuklir di Asia Selatan, dapat memiliki konsekuensi yang jauh melampaui perbatasan kedua negara.

Pakistan, yang mengklaim sebagai pemegang kepentingan di Kashmir, marah dengan keputusan India untuk mencabut Jammu dan Kashmir dari status semi-otonomnya dengan mengubah Pasal 370 dan 35A dari Konstitusi India.

BACA JUGA: 5 Prajurit Tewas Imbas Baku Tembak Militer Pakistan dan India di Perbatasan Kashmir

Status khusus itu dicabut Delhi pada 5 Agustus, dan membagi Kashmir yang dikontrol India menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal.

India dan Pakistan telah berselisih mengenai Kashmir sejak keduanya memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947. Kedua negara memerintah bagian dari Kashmir, sementara mengklaim seluruh wilayah. India dan Pakistan juga telah berperang tiga sejak menraih kemerdekaan; dua di antaranya terkait dengan wilayah Kashmir.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini