Terkait OTT Bupati Lampung Utara, Mendagri Ingatkan Sumpah Jabatan
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo buka suara ihwal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.
Tjahjo mengatakan sudah sering mengingatkan para kepala daerah terkait area rawan korupsi. Mulai proyek, dana hibah, dana bantuan sosial, jual-beli jabatan, hingga pembelian barang dan jasa.
Baca juga: Bupati Lampung Utara Tiba di Gedung KPK Pascakena OTT
Dia menuturkan, kepala daerah harus berhati-hati terhadap area rawan korupsi itu. Bahkan, kepala daerah yang baru dilantik biasanya langsung dibawa Tjahjo ke Gedung KPK. Tujuannya untuk dialog pencegahan praktik rasuah.
"Ini hati-hati. Sampai kepala daerah yang sudah dilantik pun kami bawa ke KPK, dialog dengan KPK," kata Tjahjo ketika berada di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).
Plt Menkumham ini mengatakan, bila kepala daerah memahami dan menjauhi area rawan korupsi, maka OTT KPK tidak akan terjadi. Namun saat ini masih ada oknum kepala daerah yang belum memahami hal itu sehingga terjaring.
"Kalau ini dijalankan dengan baik, saya yakin tidak akan ada OTT," ucap Tjahjo.
Baca juga: Bupati Lampung Utara Kena OTT KPK, Kemendagri: Pemerintahan Tetap Berjalan
Lebih lanjut ia mengatakan sebaiknya semua pihak saling mengingatkan untuk tidak berperilaku koruptif. Menurut dia, siapa pun bisa salah, karena itu kewaspadaan dan saling mengingatkan menjadi hal penting.
Tjahjo juga mengingatkan sumpah jabatan kepala daerah untuk tidak korupsi. "Jadi mari kita saling mengingatkan. Saya juga bisa salah. Kalau saling mengingatkan kan baik. Hati-hati aturannya, karena bisa kesalahan karena terima sesuatu, karena kebijakan yang salah juga. Kalau itu semua harusnya paham. Janji sumpah jabatan, ada juga, sekarang masih terus," terangnya.
"Kami sebagai Mendagri hanya mengingatkan. Mari sama-sama mengingatkan, saling menjaga," tutur Tjahjo.
