Plt Menkumham Sebut Belum Ada Arahan dari Jokowi soal Penerbitan Perppu KPK
JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Tjahjo Kumolo, mengatakan hingga kini belum ada arahan dari Presiden Jokowi terkait rencana penerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK.
"Sampai sekarang belum ada," kata Tjahjo di Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).
Tjahjo menuturkan, apapun yang diputuskan Presiden Jokowi terkait Perppu UU KPK, pihaknya akan 'tegak lurus' dengan kebijakan tersebut.
"Kami sebagai pembantu presiden, ya kami siap melaksanakan apa yang nanti akan menjadi keputusan Bapak Presiden," ucapnya.
Menteri dari PDI Perjuangan itu mengaku akan menyiapkan seluruh materi yang dibutuhkan Kepala Negara terkait rencana penerbitan Perppu UU KPK. Selain itu, pihaknya menyiapkan materi untuk rancangan undang-undang (RUU) yang sempat ditunda.
Baca Juga : Survei LSI : Mayoritas Publik Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPK
"Kami menyiapkan semua materi-materi dengan baik dan termasuk juga undang-undang yang kemarin ditunda, ada lima UU ya nanti akan kita monitor apakah masuk di Prolegnas atau tidak di DPR, masalah KUHP, masalah UU Pemasyarakatan, dua itu. Termasuk yang lain UU Pertanahan juga, Minerba juga yang sama, akan kita lihat apakah itu masuk prolegnas atau tidak," tuturnya.
Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham disebut akan terus menjalin komunikasi dengan DPR ihwal beleid mana saja yang jadi skala prioritas masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di parlemen.
Baca Juga : Menunggu Kalkulasi Jokowi soal Perppu KPK
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
