nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sejumlah Pemimpin Catalunya Divonis Penjara oleh Pengadilan Spanyol

Senin 14 Oktober 2019 20:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 14 18 2116810 sejumlah-pemimpin-catalunya-divonis-penjara-oleh-pengadilan-spanyol-E1S7FyRo3B.jpg Unjuk rasa kemerdekaan Catalunya. (Foto/Reuters)

MADRID - Mahkamah Agung Spanyol menjatuhkan vonis hukuman penjara selama sembilan hingga 13 tahun terhadap sejumlah pemimpin separatis Catalunya atas tuduhan makar lantaran menggelar referendum menentukan kemerdekaan pada 2017.

Melansir BBC Indonesia, Senin (14/10/2019) tiga orang lainnya dinyatakan bersalah atas dakwaan pembangkangan dan diganjar sanksi berupa denda, tapi tidak menjalani hukuman penjara.

Ke-12 politikus dan aktivis membantah dakwaan tersebut. 

Dalam putusan hakim, Oriol Junqueras, mantan wakil presiden Catalunya, dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun atas dakwaan pembangkangan dan penyalahgunaan dana publik.

Foto/Reuters

Vonis lainnya bervariasi dari sembilan tahun ke atas.

Baca juga: Meksiko Menuntut Permintaan Maaf dari Spanyol dan Vatikan karena Penjajahan

Baca juga: Tak Percaya Tuhan, PM Baru Spanyol Ambil Sumpah Tanpa Alkitab

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang mengincar hukuman 25 tahun penjara terhadap Junqueras dan tiga pemimpin pro-kemerdekaan.

Mereka juga dibebaskan dari tuduhan lainnya yang lebih serius, yaitu pemberontakan.

Apa itu Catalunya?

Catalunya adalah kawasan semi-otonom di bagian timur laut Spanyol dengan sejarah tersendiri selama hampir 1.000 tahun.

Kawasan itu dihuni sekitar 7,5 juta orang dengan bahasa, parlemen, bendera, dan lagu kebangsaan sendiri.

Foto/Reuters

Catalunya juga punya personel kepolisian dan mengendalikan beberapa layanan publik secara mandiri.

Mengapa ada kontroversi?

Kaum nasionalis Catalunya sejak lama mengeluhkan bahwa wilayah mereka mengalirkan dana terlalu banyak ke wilayah-wilayah miskin di Spanyol. Ini terjadi karena perpajakan dikendalikan pemerintah pusat Spanyol di Madrid.

Mereka juga mengklaim perubahan status otonomi pada 2010 yang diterapkan pemerintah Spanyol menggerus identitas Catalunya.

Dalam referendum pada 2017, yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi Spanyol sebagai pelanggaran hukum, sebanyak 90% warga Catalan mendukung kemerdekaan. Tapi penduduk yang memilih hanya sebanyak 43%.

Kendati demikian, kaum separatis di parlemen Catalunya memproklamasikan kemerdekaan pada 27 Oktober.

Pemerintah Spanyol pun berang dan menerapkan Pasal 155 dalam Konstitusi Spanyol—yang pertama bagi negara tersebut.

Konsekuensinya, pemerintah Spanyol memecat para pemimpin Catalunya, membubarkan parlemen, dan menggelar pemilihan regional pada 21 Desember 2017 yang dimenangkan partai-partai nasionalis.

Carles Puigdemont, mantan presiden Catalunya, kabur namun menjadi buronan di Spanyol atas tuduhan pemberontakan. Begitu pula dengan empat orang yang turut kabur bersamanya.

Sebanyak 12 pemimpin Catalunya lainnya diadili di Madrid. Sembilan di antara mereka sudah ditahan selama berbulan-bulan.

Pada Juni 2018, kaum nasionalis Catalunya mengambil alih kendali wilayah itu dari kekuasaan langsung Madrid setelah pemerintahan baru dilantik.

Quim Torra, sekutu dekat Puigdemont, kini memimpin pemerintah daerah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini