Akbar Tandjung Usul Golkar Terapkan Sistem Konvensi pada Pilpres 2024
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengatakan Munas memilih dan menetapkan ketum partai untuk 5 tahun ke depan harus sesuai dengan AD/ART yang berlaku.
Akbar Tandung berharap agar Rapimnas dan Munas dapat berjalan tertib dan lancar. Pokok-pokok pikiran yang nanti dihasilkan oleh Munas, termasuk tema "Negara Kesejahteraan", kata Akbar, harus dapat bisa diselenggarakan dengan baik.
"Ada proses sesuai AD/ART yang mengatur soal ini, catatan saya, jika proses tidak bisa ditempuh dengan musyawarah mufakat, maka terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara. Mekanisme itu sudah ada dan diatur," ujar Akbar Tandjung, Kamis (14/11/2019).
Terkait dengan agenda-agenda politik mulai dari Pilkada 2020 hingga Pilpres 2024, kata Akbar, yang utama perlu dilakukan adalah evaluasi sistem kaderisasi.
"Salah satu masukan saya tentang sistem politik pada pemilu 2024 mendatang, adalah penggunaan kembali sistem konvensi," kata Akbar Tandjung.
Karena itu, Akbar mengatakan perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi agenda-agenda politik ke depan. "Insya Allah partai kita akan menjadi pemenang," kata Akbar Tandjung.
Baca Juga : Soal Munas Golkar, Aburizal Bakrie Ingin Seluruh Caketum Bisa Musyawarah Mufakat
Pilkada dan agenda-agenda politik tersebut, sambungnya, akan memperlihatkan wajah Partai Golkar kepada publik secara nasional.
"Partai kita lahir untuk menjaga Pancasila, yang berorientasi karya-kekaryaan untuk pembangunan. Pembangunan yang diselenggarakan bertujuan sebagai pengamanan Pancasila," tuturnya.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
