nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Demo Buruh di Bandung, Presiden KSPSI Minta Ridwan Kamil Tak Buat Polemik

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Senin 02 Desember 2019 15:28 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 02 525 2136968 demo-buruh-di-bandung-presiden-kspsi-minta-ridwan-kamil-tak-buat-polemik-ADU5W2qISj.jpg Presiden KSPSI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengambil keputusan yang justru menimbulkan polemik baru dengan buruh. Yakni, dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 561/75/Yanbangsos kepada seluruh pimpinan perusahaan di wilayah itu tentang pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Menurut Andi Gani, hanya Ridwan Kamil gubernur yang menolak mengeluarkan Surat Keputusan (SK), karena kebijakan yang diambilnya hanya dalam bentuk surat edaran. Padahal, SK Gubernur itu bersifat wajib dan ada konsekuensi pidana bagi perusahaan yang tidak menaati aturan tersebut.

"Tentunya keputusan kontroversial ini membuat buruh di Jawa Barat marah dan akan menggelar aksi besar-besaran besok dari gabungan seluruh serikat pekerja yang ada di Jawa Barat," kata Andi Gani kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca Juga: Ini Tuntutan Buruh di Gedung Sate Bandung

Demo buruh

Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah jelas mengatur bila perusahaan tidak mampu bisa dilakukan penangguhan kenaikan upah. Bahkan, wali kota dan bupati di Jawa Barat telah berkirim surat ke Ridwan Kamil agar menerbitkan SK dalam penetapan upah.

"Tapi, dengan mengeluarkan Surat Edaran ini seperti membuka ruang untuk semua perusahaan tidak menaikkan upah buruh," ujarnya.

Andi mengaku telah mendapat kabar terbaru dari Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto kalau Ridwan Kamil bersedia mengeluarkan SK Penetapan UMK 2020. Ia berharap kabar ini bisa menjadi solusi dan menyejukkan buat buruh dan Ridwan Kamil diharapkan tidak lagi mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Dikeluarkannya SK penetapan UMK ini, sambung Andi Gani, semoga bisa membuat situasi kembali kondusif. KSPSI Jawa Barat pun menyarankan jika ada penangguhan harus mengikuti aturan melalui Gubernur. Kemudian, upah yang ditangguhkan harus tetap dibayar di akhir penangguhan sebagai utang perusahaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Buruh Jawa Barat Akan Demo Besar-besaran Selama 3 Hari

Seperti diketahui, ribuan buruh menggelar aksi di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Aksi dilakukan sejak pukul 11.00 WIB. Para buruh di Jawa Barat ini siap menggelar aksi besar-besaran dan mogok kerja pada 2 hingga 4 Desember 2019 bila tuntutannya tak dipenuhi.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini