Penyusunan Omnibus Law Diharapkan Tak Tinggalkan Aspek Filosofis & Sosiologis
JAKARTA - Pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudri Sitompul meminta agar pembahasan Omnibus Law tidak meninggalkan aspek filosofis dan sosiologis. Pasalnya, dalam penyusunan undang-undang (UU) tidak melulu soal legalitas yuridis saja.
Ia menjelaskan, pada prinsipnya usulan omnibus law yang tengah dibahas pemerintah merupakan hal yang baik. Namun, ia mengingatkan agar penyusunan UU yang terdiri dari berbagai aspek itu tidak berdampak pada kekacauan dan tumpang tindih hukum nantinya.
"Misalnya perizinan, investasi, itu kan berkaitan dengan UU Pokok Agraria. Kalau investor asing bisa diberikan HGU (Hak Guna Usaha) atau HGB (Hak Guna Bangunan), yang substansinya itu bertentangan dengan UU Agraria mengenai HGB dan HGU," ujar Chudri kepada Okezone, Rabu (22/1/2020).
Baca Juga: Pimpinan DPR: Draf Omnibus Law Paling Lambat Diterima Pekan Depan
Kalau misalnya di UU Agraria dicabut mengenai ketentuan HGB dan HGU, akibatnya bukan hanya kepada investor saja, namun juga berakibat kepada pemegang hak yang masih eksis.
