KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia telah mempelajari rencana perdamaian untuk Israel dan Palestina yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dan menemukan bahwa proposal itu "benar-benar tidak dapat diterima".
"Usulan itu berat sebelah, berusaha untuk menghargai Israel sebagai penjajah dengan mengorbankan Palestina dan rakyatnya,” demikian disampaikan Pemerintah Malaysia dalam pernyataan yang dirilis Kantor Perdana Menteri pada Jumat, 31 Januari 2020.
BACA JUGA: Luncurkan Rencana Perdamaian Timteng, Trump Janjikan Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel
“Ini jelas tidak adil bagi Palestina dan hanya akan melanggengkan ketidakadilan yang telah lama mereka alami. Malaysia percaya bahwa Palestina memiliki hak untuk menolaknya,” tambah pernyataan itu sebagaimana dilansir The Star (1/2/2020).
Dalam pernyataan itu disampaikan juga bahwa Malaysia akan tetap pada posisinya mendukung penciptaan negara Palestina merdeka melalui solusi dua negara berdasarkan perbatasan pra-1967, sebagai satu-satunya solusi konflik.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Trump mengumumkan rencana yang dikenal sebagai “Kesepakatan Abad Ini” itu pada Selasa, 28 Januari 2020. Di bawah rencana itu Trump menawarkan pembentukan negara Palestina, namun tetap mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
BACA JUGA: Seperti Ini Pembagian Wilayah Palestina-Israel dalam Rencana Perdamaian Trump
Palestina telah menolak rencana perdamaian tersebut. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyebut usulan itu sebagai “omong kosong”, dan menyatakan tetap berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara dengan Ibu Kota di Yerusalem Timur. Ramallah adalah markas Otoritas Palestina yang didukung Barat.
Selain Malaysia dan Palestina, beberapa negara lain juga menyatakan menolak usulan rencana perdamaian Trump, di antaranya Iran dan Turki.
(Rahman Asmardika)