nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jadi Penyangga Ibu Kota Baru, Kalbar Proyeksikan Pemekaran Wilayah

Ade Putra, Jurnalis · Senin 03 Februari 2020 21:50 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 03 340 2162752 jadi-penyangga-ibu-kota-baru-kalbar-proyeksikan-pemekaran-wilayah-kwSNUzBjDb.jpg Ilustrasi

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencanangkan pemekaran enam wilayah di bagian timur provinsi itu.

Pemekaran sendiri diajukan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan. Apalagi Kalbar bakal jadi daerah penyangga ibu kota baru, yakni Kalimantan Timur.

Komisi I DPRD Kalbar sendiri telah melakukan konsultasi kepada Komisi II DPR RI terkait pemekaran. Pemekaran terdiri dari pemekaran provinsi (tingkat II) dan tingkat kabupaten/kota (tingkat III).

Untuk daerah tingkat II, Provinsi Kapuas Raya diproyeksikan akan menjadi wilayah baru yang lepas dari Kalimantan Barat.

Baca Juga: Pemekaran Provinsi Kapuas Raya Tunggu Putusan Pemerintah Pusat

Sedangkan lima wilayah tingkat III, lima daerah yakni Kabupaten Sekayam, Kabupaten Banua Lanjak, Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Tayan akan diproyeksikan sebagai kabupaten baru di wilayah itu.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji bahkan mengatakan bahwa persiapan pemekaran Provinsi Kapuas Raya sudah selesai, dari mulai konsep wilayah hingga pembiayaan.

"Pembiayaannya juga sudah, dan kita siap. Nanti kita akan sampaikan juga ke DPR-RI, dengan Ketua DPRD dan Bupati yang baru juga sudah, sudah lengkap dan sudah disampaikan ke semua, ke presiden juga sudah," ujarnya beberapa waktu lalu.

Isu pemekaran Kalbar mencuat karena wilayah itu memiliki luas hingga 147 kilometer persegi. Sebagai pebandingan, Pulau Jawa hanya seluas 128 kilometer persegi. Sehingga, pembangunan di Kalbar membutuhkan tenaga yang ekstra jika hanya dijalankan oleh satu provinsi.

Sementara itu, Pengamat Perencanaan Pembangunan Daerah dari Pontianak, Rusnawir Hamid mengungkapkan pemekaran provinsi baru harus segera direalisasikan.

Demikian juga dengan jalur kereta api khusus produksi yang mengintegrasikan kawasan pelabuhan dengan jalur kereta api dan kawasan industri.

"Tidak mungkin pengembangan daerah seluas itu hanya dibebankan kepada seorang gubernur saja. Soal pemekaran ini bukan lagi keinginan, tapi sudah jadi kebutuhan di Kalimantan Barat," ujarnya.

"Selanjutnya kebijakan perencanaan dan pembangunan yang lebih luas berbasis kepulauan, agar segera disusun, sehingga ada sinergi pembangunan antar daerah dan seluruh daerah dalam konstelasi pulau tadi. Sehingga misalnya pesatnya pembangunan antara Kalbar dan Kaltim, tidak terlalu jomplang,” lanjut Rusnawir.

Selain itu, dirinya juga mengusulkan untuk dilakukan pembangunan jalur kereta api khusus produksi yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada, serta kawasan industri. Jika dilihat dari karakteristik potensinya yang begitu besar, maka pihak investor swasta akan berminat.

Pemerintah Pusat, jelasnya lagi, juga harus memikirkan secara makro dampak langsung dan tidak langsung bagi pemindahan Ibu Kota Baru agar Kalbar, Kalteng, dan Kalsel mendapat manfaat.

"Perlu desain pembangunan infrastruktur untuk daerah penyangga, baik dari sisi pemekaran, jalur KA produksi, terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan Industri, agar pemerataan pembangunan dapat terwujud sebagai efek dari pemindahan Ibu Kota baru Negara,” katanya menegaskan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini