Demonstrasi Pecah di Hong Kong Memprotes UU Keamanan Usulan China

Rahman Asmardika, Okezone · Minggu 24 Mei 2020 14:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 24 18 2218911 demonstrasi-pecah-di-hong-kong-memprotes-uu-keamanan-yang-diusulkan-china-gtlaRmZuzz.jpg Demonstran anti-pemerintah melarikan diri dari tembakan gas air mata polisi pada protes menentang Undang-undang keamanan, 24 Mei 2020. (Foto: Reuters)

HONG KONG - Ratusan orang di Hong Kong turun ke jalan pada Minggu (24/5/2020) memprotes rencana baru Beijing untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota bekas koloni Inggris itu. Protes itu digelar dengan kehadiran polisi yang berjaga ketat di kantor perwakilan China di Hong Kong.

Demonstrasi itu digelar di saat pemerintah Hong Kong berusaha untuk meyakinkan investor publik dan asing atas undang-undang keamanan kontroversial yang diusulkan oleh Beijing tersebut. Undang-undang itu mendapatkan sambutan dingin di pasar keuangan dan mendapat kecaman dari beberapa pemerintah asing, dan kelompok hak asasi manusia.

Para pengunjuk rasa berkumpul di distrik perbelanjaan yang ramai di Causeway Bay di mana polisi menghentikan dan melakukan penggeledahan, serta memperingatkan orang-orang untuk tidak melanggar larangan pertemuan lebih dari delapan orang, yang diberlakukan untuk mengekang penyebaran virus corona.

"Sekarang adalah awal dari akhir dan waktu benar-benar hampir habis di Hong Kong, dan itulah alasan bagi kita, bahkan di saat merebaknya Covid-19. Kita masih perlu mengumpulkan kekuatan kita untuk memprotes,” kata aktivis demokrasi Joshua Wong sebagaimana dilansir Reuters.

Banyak pihak khawatir Undang-undang baru itu akan mengancam sistem satu negara dua sistem yang saat ini berlaku di Hong Kong sejak kota itu dikembalikan dari koloni Inggris pada 1997. Pengaturan tersebut menjamin kebebasan luas di Hong Kong yang tidak terlihat di wilayah China daratan, termasuk pers yang bebas dan peradilan yang independen.

Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong mengatakan undang-undang yang diusulkan itu diperlukan dan tidak akan membahayakan otonomi Hong Kong.

"Klaim radikal dan kekerasan ilegal ini sangat mengkhawatirkan," kata Kepala Sekretaris Matthew Cheung dalam sebuah posting blog yang dilansir Reuters. Dia merujuk pada kritik terhadap undang-undang yang diusulkan serta protes anti-pemerintah yang berkeliaran di kota selama berbulan-bulan sejak Juni tahun lalu.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini