Jelang Aneksasi, Palestina Minta Indonesia Jadi Penengah Konflik dengan Israel
JAKARTA — Palestina meminta Indonesia dan organisasi internasional untuk menegahi konfliknya dengan Israel menjelang aneksasi wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun mengatakan Amerika Serikat (AS) telah gagal menjadi mediator dalam konflik antara negaranya dengan Israel. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari sikap Presiden Amerika Donald Trump yang lebih berpihak kepada Israel, seperti dukungan Trump terhadap rencana aneksasi atau pencaplokan wilayah tepi barat Palestina.
Karena itu, Zuhair berharap organisasi internasional, negara-negara Islam, termasuk Indonesia untuk menjadi mediator konflik Palestina dan Israel.
"Ada perbedaan yang terlihat di antara dua pemerintah Amerika saat ini. Kita lihat di pemerintahan Obama terlihat sekali keinginan untuk bisa menciptakan atau membuat aura damai. Tapi di Trump mulai kebijakan pemindahan ibu kota dan aneksasi," tutur Zuhair al-Shun dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Dia menambahkan bahwa wilayah tepi barat yang akan dianeksasi Israel merupakan wilayah yang subur dan airnya dapat dikonsumsi langsung sehingga akan mendukung kegiatan pariwisata di sana. Selain itu, ia menuding Israel hendak menguasai wilayahnya yang mengandung mineral tinggi dan bahan kosmetik untuk dipasok ke pasar Eropa, serta kurma dari Kota Jericho.
Duta Besar Palestina di Jakarta, Zuhair Al Shun. (Voa)
"Israel menginginkan satu tempat al-Huwar yang bersebelahan dengan Laut Mati yang airnya mengandung mineral tinggi dan memiliki komponen untuk kecantikan untuk menyuplai pasar Eropa. Ini adalah agenda di belakang aneksasi," tambah Zuhair sebagaimana dilansir VOA.
Ia mengimbau negara-negara lain untuk memboikot produk-produk Israel dan menghentikan visa bagi orang Israel. Menurut Zuhair, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada warga Palestina yang hak asasinya dilanggar Israel.
Indonesia bersama Tunisia dan Afrika Selatan memprakarsai penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membahas rencana aneksasi Israel. Pertemuan virtual pada 24 Juni 2020 itu tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Palestina, dan Menteri Luar Negeri dari beberapa negara anggota DK PBB.
