Razia Panti Pijat, 8 Perempuan Diduga PSK Diangkut Satpol PP
BOGOR - Satpol PP Kabupaten Bogor merazia sejumlah panti pijat dan hotel yang diduga dijadikan praktik prostutusi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, petugas mengamankan 8 perempuan yang disinyalir sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto mengatakan razia digelar pada Jumat 14 Aguatus 2020 malam. Razia pertama dilakukan di tempat Spa dan Reflexi Perkomplekan Kota Wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
"Hasilnya kita menjaring 6 orang terapis wanita yang sedang melayani para pelanggan di tempat," kata Teguh, dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2020).
Selanjutnya, petugas bergerak ke Blok Anggrek dan Blok Coklat di wilayah Kecamatan Cileungsi. Namun, razia diduga bocor karena lokasi yang biasanya ramai, langsung sepi saat didatangi petugas gabungan.
"Kami lansung bergerak lagi ke Ciawi. Kami amankan 2 orang yang diduga sedang menjajakan diri di pinggir jalan. Kami juga ke arah Puncak di Gang Semen tapi sepi. Razia ini sepertinya bocor, tapi kita amankan total 8 orang yang diduga PSK," ungkapnya.
Kedelapan wanita malam itu langsung dibawa ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor. Selanjutnya, akan dilakukan tes urin dan diberikan pembinaan.
Baca Juga : Ini Dua Sketsa Wajah Pelaku Penembakan Pengusaha di Kelapa Gading
Baca Juga : Penjelasan Istana soal 3 Kali Ucapan Jokowi "Bajak Momentum Krisis"
"Sebelum assessment oleh Dinas Sosial, kita bekerjasama dengan BNN Bogor untuk dilakukan test urin terlebih dahulu. jika nanti ada yang terbukti menggunakan narkotika atau psikotropika langsung kita serahkan ke pihak yang berwajib," tegasnya.
Razia ini, lanjut Teguh, dilakukan karena ada laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas wanita malam. Terlebih di tengah pandemi covid-19 yang kian merebak khsusnya di Kabupaten Bogor.
"Banyaknya laporan masyarakat terkait tempat hiburan malam. Juga pandemi covid-19 yang semakin hari semakin bertambah kasus positif di Kabupaten Bogor yang mungkin akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan," tutup Teguh.
(Angkasa Yudhistira)
