Bangladesh Akan Berlakukan Hukuman Gantung Bagi Pemerkosa

Rahman Asmardika, Okezone · Senin 12 Oktober 2020 18:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 12 18 2292476 bangladesh-akan-berlakukan-hukuman-gantung-bagi-pemerkosa-abzDe1JLV3.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

DHAKA - Bangladesh akan memberlakukan hukuman mati untuk kasus pemerkosaan, menyusul protes berhari-hari tentang tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di negara itu.

Menteri Hukum Anisul Haq mengatakan bahwa presiden akan mengeluarkan peraturan pada Selasa (13/10/2020) dan membuatnya menjadi undang-undang. Langkah itu diambil setelah ada kemarahan yang meluas di Bangladesh minggu lalu setelah rekaman serangan geng brutal terhadap seorang wanita menjadi viral di media sosial.

BACA JUGA: PM Pakistan Ingin Pelaku Perkosaan Digantung di Depan Umum

Sebuah kelompok aktivis mengatakan tercatat sekitar 5.400 kasus pemerkosaan tahun lalu.

Tetapi para aktivis mengatakan tingkat hukuman sangat rendah dan banyak kasus tidak dilaporkan karena perempuan takut mereka akan distigmatisasi. Para pengunjuk rasa yang didorong oleh video viral minggu lalu menuntut persidangan yang lebih cepat dan perubahan cara penuntutan kasus pemerkosaan.

Diwartakan BBC, investigasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Bangladesh menemukan bahwa wanita dalam video viral, yang diserang di distrik tenggara Noakhalim, telah diperkosa berulang kali dan diteror. Delapan pria ditangkap setelah video itu muncul.

Dalam kasus terpisah, seorang wanita lain diduga diperkosa oleh geng minggu lalu di sebuah asrama di distrik utara Sylhet. Insiden itu menyebabkan penangkapan beberapa anggota sayap mahasiswa partai yang berkuasa.

BACA JUGA: Pemerintah India Setujui Hukuman Mati Bagi Pelaku Perkosaan Anak

Bangladesh diguncang selama akhir pekan oleh tingkat protes yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pengunjuk rasa membawa tanda bertuliskan "Gantung pemerkosa" dan "Tidak ada ampun untuk pemerkosa". Di Ibu Kota Dhaka. Para demonstran juga memajang tiang gantungan tiruan sebagai bentuk protes.

Menanggapi protes secara langsung, pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan melalui ordonansi, karena parlemen sedang tidak bersidang. Ini secara efektif mengesahkan aturan itu langsung menjadi undang-undang.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini