JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa terkait omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dengan catatan tidak melakukan tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum yang ada.
"Sejauh menyampaikan aspirasi maka tidak apa-apa karena ada aturannya dan itu dilindungi oleh undang-undang," ujar Mahfud di Rakor Penjelasan dan Penyiapan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, di Kemendagri, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Baca Juga: Terima Draf dari DPR, Pemerintah Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Dia menjelaskan, dalam aksi unjuk rasa, tindakan-tindakan anarkis seperti membakar, membawa bom molotov, dan membawa parang pun juga ada. Menurutnya, mereka yang berperilaku anarkis ini muncul saat waktu memasuki sore hari, atau ketika izin menggelar aksi unjuk rasa sudah habis.
Lebih lanjut, Mahfud menuturkan, pemerintah bertanggung jawab akan ragam aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini. Sebab itu, oknum-oknum yang melakukan tindakan anarkis harus diamankan.