Derita Pekerja Ilegal: Gagal Berangkat Keluar Negeri Meski Bayar Rp52 Juta

Fathnur Rohman, Okezone · Minggu 18 Oktober 2020 03:57 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 18 525 2295356 derita-pekerja-ilegal-gagal-berangkat-keluar-negeri-meski-bayar-rp52-juta-iQrPDP7T7I.JPG Pekerja Migran di Cirebon (Foto: Okezone/Fathnur)

CIREBON - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menemukan sebanyak 25 calon pekerja migran indonesia (CPMI), ketika menggerebek tempat penampungan ilegal di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (17/10/2020) malam.

Kepala BP2MI Benny Rhamdan menjelaskan, sebanyak 25 CPMI ini diduga direkrut oleh sponsor yang tidak memiliki izin atau ilegal. Pihak sponsor meminta sejumlah uang kepada mereka senilai Rp42 juta sampai Rp52 juta.

Menurut Benny, mereka sudah dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Polandia dan Taiwan untuk bekerja. Namun, sampai saat ini jadwal keberangkatan mereka masih belum diketahui. Padahal para CPMI ini telah menunggu selama dua bulan hingga satu tahun lebih.

"Mereka rata-rata diminta uang Rp42 juta sampai Rp52 juta. Ini posisinya mereka masih dalam tempat penampungan ilegal. Kami khawatirkan ada permintaan-permintaan lain ketika mereka sudah di negara penempatan," kata Benny kepada wartawan, Sabtu (17/10/2020).

Benny menilai, pihak sponsor yang merekrut para CPMI ini diduga sengaja mengambil keuntungan dengan meminta sejumlah uang kepada CPMI.

Baca Juga: 3 Tempat Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Cirebon Digerebek

Selain itu, sambung Benny, pihak sponsor juga sudah menempatkan para CPMI tersebut, di tempat penampungan ilegal dengan kondisi tidak layak.

"Kami prihatin, tempat penampungan yang katakan ilegal, kondisinya tidak layak dan kotor, berbau," ujarnya.

"Intinya adalah kami ingin membuktikan, ada upaya-upaya pengiriman CPMI ke negara tempat penempatan, selalu ada pihak-pihak yang ingin mempermudah proses. Kemudian melakukan penghematan atas biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, tapi dengan cara mengambil keuntungan dari CPMI," tambah Benny.

Benny melanjutkan, pihaknya bakal memeriksa perusahaan yang meminta pihak sponsor, untuk merekrut CPMI. Apabila perusahaan itu tidak berizin, maka sponsor yang mengelola tiga tempat penampungan ilegal tersebut bakal diproses lebih lanjut.

"Saudara Titin Marsinah ini (sponsor) selalu mendapat order dari atas nama Lisa, dari PT Lintas Cakra Buana. Disistem kami yang ada hanya PT Lintas Cakrawala Buana, dan bukan berada di Sidarja. Tapi di Jakarta. PT itu tidak aktif," imbuhnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Titin mengaku kalau dirinya hanya memfasilitasi para CPMI untuk menunggu proses sebelum mereka diberangkatkan.

"Untuk TKL ini saya baru satu tahun. Kalau TKW sudah dari tiga tahun," ucap dia.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini