Hadiri Sidang Senat AS, CEO Twitter dan Facebook Berikan Kesaksian "Sensor Pemilu AS"
Para ahli mengatakan keterbukaan perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan perubahn merupakan hal baru.
Paul Barrett adalah wakil direktur Pusat Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Universitas New York. "Perusahaan-perusahaan itu jelas mengisyaratkan telah mencoba mencari cara untuk berkompromi dengan anggota Kongres untuk menghasilkan kerangka peraturan baru," katanya.
Para ahli mengatakan kemungkinan besar, undang-undang baru apa pun tampaknya akan meminta perusahaan-perusahaan teknologi untuk lebih transparan dalam mengungkapkan cara mereka membuat keputusan tentang konten yang akan ditandai dengan peringatan atau diblokir.
Baca Juga : Joe Biden Sebut Upaya Penanganan Covid-19 Tertunda Imbas Trump Blokir Transisi
Selama media sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini, maka akan ada pengawasan.
Baca Juga : Trump Pecat Pejabat Pemilu yang Bantah Klaim Kecurangannya
(Erha Aprili Ramadhoni)
