Para ahli mengatakan keterbukaan perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan perubahn merupakan hal baru.
Paul Barrett adalah wakil direktur Pusat Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Universitas New York. "Perusahaan-perusahaan itu jelas mengisyaratkan telah mencoba mencari cara untuk berkompromi dengan anggota Kongres untuk menghasilkan kerangka peraturan baru," katanya.
Para ahli mengatakan kemungkinan besar, undang-undang baru apa pun tampaknya akan meminta perusahaan-perusahaan teknologi untuk lebih transparan dalam mengungkapkan cara mereka membuat keputusan tentang konten yang akan ditandai dengan peringatan atau diblokir.
Baca Juga : Joe Biden Sebut Upaya Penanganan Covid-19 Tertunda Imbas Trump Blokir Transisi
Selama media sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini, maka akan ada pengawasan.
Baca Juga : Trump Pecat Pejabat Pemilu yang Bantah Klaim Kecurangannya
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.