AS Mundur dari Perjanjian 'Open Skies', Gegara Rusia?

Agregasi VOA, · Senin 23 November 2020 07:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 23 18 2314168 as-mundur-dari-perjanjian-open-skies-gegara-rusia-YzgFBZkwjG.jpg Kru pesawat pengintai OC-135B dari Skuadron Pengintaian sedang bersiap terbang di pangkalan Joint Base Andrews untuk mendukung Perjanjian Angkasa Terbuka (Foto: Voa Indonesia)

AMERIKA Serikat (AS), Minggu 22 November, secara resmi mundur dari Perjanjian Open Skies atau Perjanjian Angkasa Terbuka, perjanjian pengendalian dan verifikasi senjata. AS berulang kali menuduh Rusia melanggar perjanjian yang sudah berusia 18 tahun itu.

Keputusan Amerika itu merupakan pukulan terbaru bagi sistem pengendalian senjata internasional yang berulang kali dicemooh Presiden Amerika Donald Trump. Menurut Trump, kemampuan militer Amerika telah ditipu atau dibatasi secara tidak adil.

Departemen Luar Negeri AS mengukuhkan langkah itu. Deplu AS mengatakan sudah enam bulan sejak pemberitahuan keluar disampaikan dan bahwa "Amerika keluar dari perjanjian mulai 22 November 2020, dan tidak lagi terlibat dalam Open Skies Treaty."

Baca Juga:  Pemimpin Pemerintah Tibet Lakukan Kunjungan Bersejarah ke Gedung Putih

Dewan Keamanan Nasional mengukuhkan pengunduran itu dan menambahkan bahwa "Rusia secara mencolok melanggar [perjanjian] itu selama bertahun-tahun."

Dewan itu mengutip penasihat keamanan nasional Robert O'Brien yang mengatakan langkah itu adalah bagian dari upaya "mengutamakan Amerika dengan mengundurkan diri dari perjanjian usang yang telah menguntungkan musuh kita dengan mengorbankan keamanan nasional kita."

Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengumumkan niat Amerika keluar dari perjanjian itu pada 21 Mei. Pengumuman itu sekaligus pemberitahuan kepada 34 anggota Open Skies, yang sesuai aturan, harus disampaikan enam bulan sebelumnya.

Baca Juga:  Menlu AS Bertemu dengan Juru Runding Afghanistan dan Taliban di Qatar

Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk keputusan Amerika. Ditandatangani pada 1992, perjanjian yang mulai berlaku pada 2002 itu memungkinkan 34 anggotanya melakukan penerbangan pengawasan dengan pemberitahuan singkat dan tanpa senjata di atas wilayah udara satu sama lain, untuk mengumpulkan data tentang pasukan dan aktivitas militer. Lebih dari 1.500 penerbangan telah dilakukan berdasar perjanjian itu.

Pendukung perjanjian itu mengatakan penerbangan tersebut membantu membangun kepercayaan dengan menunjukkan bahwa, misalnya, musuh tidak secara diam-diam mengerahkan pasukan atau bersiap melancarkan serangan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini