Kenaikan UMK 2021 Tak Sesuai, Buruh di Jatim Bakal Turun ke Jalan

Avirista Midaada, Okezone · Senin 23 November 2020 21:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 23 519 2314801 kenaikan-umk-2021-tak-sesuai-buruh-di-jatim-bakal-turun-ke-jalan-9W4XngYAwe.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

SURABAYA - Buruh kecewa lantaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tidak sesuai aspirasi pekerja selama ini.

Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat menyatakan, kekecewaannya akibat keputusan Khofifah yang tidak mengakomodir aspirasi para buruh.

"Buruh dan pekerja merasa kecewa dengan penetapan UMK tahun 2021. Gubernur sama sekali tidak mengakomodir aspirasi buruh," ucap Nuruddin dalam keterangannya, Senin (23/11/2020).

Baca juga:

Mengulas Sejumlah Pasal Kontroversial dalam UU Cipta Kerja

Buruh Korban PHK Kesulitan Akses Kartu Prakerja

Akibat Pandemi Corona, 14.510 Buruh Jadi Pengangguran di Semarang   

Nuruddin juga mengungkapkan, kenaikan UMK provinsi tidak sesuai dengan rekomendasi kepala daerah, yang mengusulkan lebih besar dari yang ditetapkan gubernur. Beberapa kepala daerah disebut di antaranya Bupati Sidoarjo, Bupati Pasuruan, Mojokerto, Malang, Wali Kota Surabaya dan beberapa kepala daerah lainnya.

"Gubernur Jawa Timur gagal mensejahterakan rakyat dengan membuat Keputusan Gubernur tentang UMK tahun 2021 secara asal-asalan layaknya 'main dadu'," katanya.

Selain itu Nuruddin menyebut, Khofifah dan Pemprov Jawa Timur tidak memiliki patokan yang jelas saat menetapkan UMK di 2021 mendatang. Ia juga berujar Khofifah terkesan asal - asalan saat memutuskan besaran upah yang ada di Jawa Timur.

"Jika karena pandemi Covid-19, apakah kenaikan tertinggi sebesar Rp 100.000 dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dalam situasi pandemi seperti saat ini?" kata Nuruddin kembali.

 

Dirinya jujur memahami bila pandemi Covid-19 ini juga berdampak kepada pengusaha. Namun Nuruddin menyebut, adanya pandemi Covid-19 membuat beban pengeluaran buruh semakin membengkak.

Akibat kekecewaan tersebut ia dan para pekerja lainnya mengancam akan kembali melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap surat keputusan Khofifah Indar Parawansa mengenai besaran UMK di Jatim tahun 2021. Mereka juga mempertimbangkan opsi melakukan gugatan terkait SK Gubernur Jatim tersebut.

Sebelumnya, Surat Keputusan telah dikeluarkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenai upah minimum kabupaten / kota tahun 2021 di Jawa Timur. Dalam keputusan tersebut terdapat kenaikan Rp 25.000 - Rp 100.000 bagi para pekerja.

Khofifah sendiri mengklaim surat keputusan UMK telah diputuskan sesuai dengan aspirasi semua pihak termasuk buruh sendiri.

"Semua aspirasi terkait UMK yang telah disampaikan sudah dicatat semua dan nanti akan di-exercise oleh Pak Sekda dan Kadisnaker Jatim untuk selanjutnya difinalkan oleh dewan pengupahan Jatim," kata Khofifah melalui rilisnya, pada Minggu 22 November 2020.

Namun dari 38 kabupaten / kota di Jatim, hanya 27 daerah yang mengalami kenaikan. Sedangkan 11 daerah yakni Kabupaten Banyuwangi, Jombang, Tuban, Jember, Lumajang, Bondowoso, Bangkalan, Nganjuk, Sumenep, Kota Madiun, dan Sampang, tidak mengalami kenaikan.

Lima daerah yang naik Rp100 ribu, antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. Surabaya masih mencatat UMK tertinggi, yakni Rp4.300.479. Pada 2020 lalu, nilainya hanya Rp4.200.479. Diikuti Gresik, yaitu Rp4.279.030 dari sebelumnya Rp4.179.030.

Kemudian, Sidoarjo Rp4.293.581 dari sebelumnya Rp4.193.581. Pasuruan dari Rp4.190.133 menjadi Rp4.290.133, dan Mojokerto dari Rp4.179.787 menjadi Rp4.279.787.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini