150 Dugaan Pelanggaran Pemilu Ditemukan di Jawa Barat

Fathnur Rohman, Okezone · Senin 23 November 2020 18:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 23 525 2314614 150-dugaan-pelanggaran-pemilu-ditemukan-di-jawa-barat-blMXDfBbEa.jpg Kordiv Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi (foto: Okezone/Fathnur)

INDRAMAYU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengklaim, sudah menindak sekitar 150 dugaan pelanggaran, dari delapan daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini.

Kordiv Pengawasan Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi menerangkan, 150 dugaan pelanggaran pemilu ini sudah diproses. Menurutnya, pelanggaran sejak awal masa kampanye didominasi oleh pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Sedangkan, sekarang ini bentuk pelanggaran lebih mengarah kepada pidana dan netralitas dari ASN.

"Se-Jawa Barat itu sudah 150 dugaan pelanggaran yang kita tangani. Sekarang ini trennya pada pelanggaran ke arah pidana. Kalau awal kampanye itu pelanggarannya ke prokes," ujar Zaki saat ditemui Okezone, Senin (23/11/2020).

Baca juga:

Gegara Covid, Belasan Puskesmas di Majalengka Hentikan Pelayanan

 Wali Kota Cirebon Positif Covid-19, Aktivitas Pemerintahan Berjalan Normal

Zaki menerangkan, dugaan pelanggaran yang paling banyak ditemukan di delapan daerah di Jawa Barat ini adalah Kabupaten Bandung. Pihaknya mencatat, ada 46 dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Bandung.

"Sejauh ini Bandung. Kabupaten Bandung tingkat pelanggarannya tinggi. Dari 150 dugaan pelanggaran di Jawa Barat, 46 dugaan pelanggaran di Kabupaten Bandung," kata Zaki.

 

Selama masa kampanye, lanjut Zaki, banyak juga ASN di Jawa Barat yang tidak netral. Ia tidak menyebut jumlahnya secara pasti, namun dari 150 dugaan pelanggaran di Jawa Barat, sekitar 60 persennya menyangkut soal netralitas ASN.

"Paling tinggi justru netralitas ASN. Kita sudah banyak memberikan rekomendasi ke KSN," ungkapnya.

Masih kata Zaki, setelah pihaknya memberikan rekomendasi ke KSN, maka KSN akan menindak lanjuti rekomendasi tersebut.

"KSN kemudian yang memberikan sanksi. Berupa teguran. Sudah banyak surat teguran yang sudah dikeluarkan KSN terkait netralitas ASN. Ancamannya teguran, penundaan promosi jabatan dua tahun, sampai paling keras itu pemberhentian," ucap Zaki.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini