Dugaan Korupsi Anggota DPRD, Kasat Reskrim Polres Bima Kota Janji Akan Ada Kejutan

Edy Irawan, iNews · Senin 30 November 2020 16:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 30 340 2318927 dugaan-korupsanggota-dprd-kasat-reskrim-polres-bima-kota-janji-akan-ada-kejutan-0h8Hzf070L.jpg Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi Manossoh Prayugo. (Foto: Edy Irwan)

BIMA- Polres Bima Kota-Nusa Tenggara Barat, akan memberikan kejutan terhadap proses dugaan kasus korupsi anggota DPRD Kabupaten Bima, Boimin, dalam waktu dekat ini. Kasus yang menyeret nama anggota dari fraksi Gerindra tersebut, yakni adanya penyelewengan dan penyimpangan dana Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah miliknya.

Dari hasil laporan pelapor, total dana sebesar Rp1.080 miliar yang teralokasi tahun 2018, 2019 untuk PKBM Karoko Mas, diduga banyak diselewengkan penggunaannya oleh Boimin dan Bendaharanya yang tak lain istrinya.

(Baca juga: Modus Pecah Ban, Kawanan Bandit Berpistol Gasak Tas Pegawai BUMN)

"Dalam proses penyelidikan kasus ini, penyidik telah memeriksa hampir 200 orang saksi yang merupakan Warga Belajar (WB) dan tutor PKBM Karoko Mas. Tinggal dua orang yang masih kita periksa yakni Boimin dan istrinya," ungkap Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi Manossoh Prayugo, saat diwawancarai pada Senin (30/11/2020) di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, dalam upaya mempercepat proses penanganan kasus tersebut, pihak penyidik telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan untuk Boimin dan istrinya. Namun pada panggilan pertama, dua orang yang akan dimintai keterangan tersebut masih mangkir dari pemeriksaan.

"Awalnya saja dia mengakui untuk koorperatif dalam setiap proses kasus ini, tapi buktinya sampai sekarang Boimin tak terlihat koorperatif sesuai dengan janjinya. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Kepolisian, namun kasus ini akan ada kejutkan prosesnya usai Pilkada 9 Desember 2020 mendatang," tegasnya.

Ditanya kejutan apa selesai pilkada untuk proses kasus dugaan korupsi anggota DPRD Kabupaten Bima tersebut?. Menjawab hal itu, Kasat Reskrim Polres Bima Kota masih merahasiakannya. "Yang jelas, setelah penyidik melakukan penyelidikan dengan memeriksa semua saksi, dari situ kami telah temukan adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tahapan proses akan ditingkatkan lebih serius,"terangnya.

(Baca juga: Proyek Islamic Center Tangsel Segera Dilanjutkan, Rencana Anggaran Rp39,7 Miliar)

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran PKBM Karoko Mas milik Boimin telah dilaporkan lebih dari satu pelapor di Polres Bima Kota pada Oktober 2019. Lamanya proses dalam kasus ini, karena pihak kepolisian banyak menemukan saksi baru dan LPJ PKBM Karoko Mas.

Dalam laporan tersebut, Boimin diduga kuat menyimpang dan menyelewengkan dana PKBM senilai Rp1.080 miliar pada tahun anggaran 2018, 2019, dengan berbagai program kegiatan yang di dalamnya melalui bantuan APBN.

Beberapa program yang terindikasi menyimpang berdasarkan hasil investigasi para pelapor di antaranya manipulasi data (fiktif) Warga Belajar Paket B dan Paket C di PKBM tersebut, melakukan pencaplokan pada bengkel-bengkel yang bukan binaan PKBK yang dia kelola, melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Sementara, di beberapa program lainnya seperti program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dianggarkan tidak digunakan sesuai aturan dan mekanisme berlaku dan gedung yang dibangun dengan menggunakan uang negara tidak dapat dimanfaatkan.

"Dalam waktu dekat ini pula, kami akan meminta tim audit BPKP NTB untuk memeriksa keuangan PKBM Karoko Mas. Setelah itu, baru bisa dipastikah adanya jumlah kerugian negara," pungkasnya.

 Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi Manossoh Prayugo.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini