JAKARTA - Presiden Joko Widodo disebut menggunakan pendekatan kesejahteraan ketimbang keamanan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di Papua. Namun, kelompok kriminal bersenjata (KKB) selalu menegasikan upaya itu.
Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga Mantan Panglima TNI, Moeldoko, merespons adanya ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember.
"Sebenarnya dari awal Pak Jokowi pendekatan penyelesaian Papua lebih dititikberatkan pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Buktinya apa, buktinya satu, membangun berbagai infrastruktur agar tidak ketinggalan," ujarnya saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Kemudian, Jokowi juga mengupayakan pendekatan ekonomi yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya saja bahan bakar minyak (BBM) satu harga, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
"Pertanyaanya kenapa masih ada korban? Begini, ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjata untuk satu, menekan, meneror kepada masyarakat. Kenapa demikian, karena masyarakat tidak boleh sejahtera," tuturnya.
KKB, ucap Moeldoko, tak ingin melihat rakyat Papua sejahtera. Sebab kalau mereka sudah sejahtera maka pengaruh KKB akan hilang dengan sendirinya. Alhasil gerak langkah KKB juga semakin sempit.
"Contohnya jalan yang sedang dibangun diganggu dan bahkan beberapa orang menjadi korban. Itu salah satu indikator. Masih ada pembakaran sekolah, itu indokator. Karena tidak menginginkan masyarakatnya menjadi berpihak kepada TNI - Polri," ucap Moeldoko.