Protokol Kesehatan Kunci Sukses Pilkada Serentak 2020
Keempat, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, segera ambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Bawaslu diminta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah untuk segera membubarkan kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan. “KPU juga harus merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara,” katanya.
Wiku juga merujuk pada data dari Our World in Data dan penelitian oleh Council of Foreign Relation pada September 2020. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kenaikan kasus positif Covid-19. Di antaranya Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan, serta Trinidad dan Tobago di wilayah Kepulauan Karibia.
Meski demikian, beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia, dan Singapura menunjukkan tren peningkatan kasus setelah pemilu. Penyebab yang menjadi faktor lain, seperti terjadinya demonstrasi lanjutan pascapemilu di Belarus, adanya pelonggaran aktivitas sosial ekonomi di Singapura, serta ditemukan kasus yang tidak dilaporkan di Serbia setelah pemilu sehingga terjadi peningkatan setelah proses perbaikan pencatatan dan pelaporan data.
Ingatkan KPU dan Bawaslu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan bahwa penerapan protokol kesehatan Covid-19 oleh semua pihak yang terlibat, menjadi sebuah keharusan. “Saya tekankan kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara untuk benar-benar menerapkan peraturan KPU soal protokol Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada. Sebab, sukses atau tidaknya pilkada bergantung pada hal tersebut," kata Dasco, kemarin.
Menurut dia, KPU dan Bawaslu harus sering melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemilihan sesuai protokol kesehatan Covid-19 di TPS. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan perangkatnya juga perlu memberitahukan kepada pengurus RT, RW, kepala desa dan lurah serta camat untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.
"Kepada RT, RW, lurah dan camat, kita minta juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya untuk melaksanakan protokol Covid, tidak berkumpul di TPS pada waktu melaksanakan pemilihan maupun pemungutan dan penghitungan suara," pinta Dasco.
