Tinjau Longsor Sumedang, Menko PMK Tegaskan Pemerintah Bantu Para Korban
JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tebing setinggi 20 meter dan panjang 40 meter longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada Sabtu (9/1/2021).
Longsor menyebabkan permukiman warga rata dengan tanah yang berdampak pada kurang lebih 600 penduduk. Data sementara per Kamis (14/1/2021), jumlah korban jiwa yang ditemukan sebanyak 22 orang, dan 18 orang masih dalam pencarian. Lebih dari 200 kepala keluarga (KK) di sekitar lokasi longsor juga telah diungsikan ke tempat yang lebih aman.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkesempatan melakukan kunjungan ke daerah terdampak longsor tersebut. Dalam pengecekannya di lapangan, Muhadjir mengatakan, penanganan pasca bencana yang telah dilakukan oleh petugas di lapangan sudah berjalan dengan baik.
"Kesimpulan saya semua sementara sudah tertangani dengan baik. Sekarang semuanya masih dalam proses (lanjutan) penanganan," ujar dia usai melakukan pengecekan lokasi longsor, dalam keterangan tertulis yang diterima, pada Kamis (14/1/2021).
Menko PMK menjelaskan, beberapa tugas masih perlu diselesaikan oleh para petugas di lapangan. Pertama, pencarian korban yang belum ditemukan. Seperti disebutkan sebelumnya, sebanyak 22 korban yang tertimpa longsor sudah diketemukan, sedangkan 18 korban lainnya belum diketemukan.
"Mudah-mudahan dengan penggalian, jenazah ini bisa segera ditemukan," katanya.
Kedua, penanganan permukiman sementara. Saat ini, imbuh Menko PMK para pengungsi korban tanah longsor bisa tinggal di tempat penampungan yang sudah disiapkan logistiknya oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, atau bisa memilih tinggal di tempat tinggal kerabat atau saudara.
Muhadjir mengatakan, pemerintah kabupaten akan tetap memberikan bantuan kepada para korban longsor yanng memilih tinggal di tempat kerabatnya dengan memberikan biaya hidup.
"Nominalnya Rp500 ribu per bulan. Tadi sepertinya lebih banyak pengungsi yang berminat tinggal di tempat keluarga. Dan saya kira itu lebih bagus sehingga kondisinya bisa terjaga dan semangat gotong royong. Saya kira masyarakat umum juga akan ikut membantu," ujar dia.
Bencana Menjadi Pengingat
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK meminta masyarakat lebih memperhatikan keamanan dalam membangun permukiman, mengingat daerah yang terkena longsor itu berada di atas perbukitan yang rawan.
Apalagi, dia mendapatkan laporan dari Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan bahwa permukiman yang terkena longsor tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten tidak memberikan izin bangunan di area rawan bencana dengan kemiringan diatas 30 derajat.
Baca Juga : Longsor Sumedang, Tim SAR Temukan 24 Korban Meninggal Dunia
"Tadi saya sudah tanya ke Pak Wakil Bupati, di sini tidak ada satupun yang punya IMB. Artinya ini bangunan liar," kata dia.
