China Blokir Kecaman PBB Terhadap Kudeta Militer di Myanmar
NEW YORK - China pada Selasa (2/2/2021) telah memblokir pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk kudeta militer di Myanmar. Beijing mengatakan bahwa tekanan terhadap Myanmar akan memperburuk situasi di negara itu.
Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan di negara Asia Tenggara itu pada Senin (1/1/2021) setelah menangkap pemimpin politik Aung San Suu Kyi dan ratusan anggota parlemen lainnya. Para pemimpin kudeta sejak itu membentuk dewan tertinggi yang akan duduk di atas kabinet.
BACA JUGA: Pemimpin Kudeta Myanmar: Pengambilalihan Kekuasaan Tak Bisa Dihindari
Di kota terbesar Myanmar, Yangon, tanda-tanda perlawanan dan pembangkangan sipil telah berkembang. Para dokter dan staf medis di puluhan rumah sakit di seluruh negeri menghentikan pekerjaannya sebagai protes terhadap kudeta tersebut dan untuk mendorong pembebasan Suu Kyi.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertemu pada Selasa, tetapi gagal menyetujui pernyataan bersama setelah China tidak mendukungnya. China memiliki hak veto sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan.
Menjelang pembicaraan, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner, mengecam keras pengambilalihan militer yang terjadi setelah tentara menolak menerima hasil pemilihan umum yang diadakan pada November.
Dia mengatakan jelas bahwa "hasil pemilu baru-baru ini adalah kemenangan telak" bagi partai Suu Kyi.
China telah memperingatkan sejak kudeta bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan di Myanmar.
BACA JUGA: Pentagon: Militer AS Tak Perlu Dilibatkan Selesaikan Situasi di Myanmar
Beijing telah lama memainkan peran melindungi negara dari pengawasan internasional. Bersama Rusia, mereka telah berulang kali melindungi Myanmar dari kritik di PBB atas tindakan keras militer terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya.
Dalam kritik lebih lanjut, kekuatan ekonomi utama Kelompok Tujuh (G7) mengatakan pihaknya "sangat prihatin" dan menyerukan kembalinya demokrasi.
"Kami menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri keadaan darurat, memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil dan untuk menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum," kata pernyataan yang dirilis di London. G7 terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris Raya, dan Amerika Serikat (AS).
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
