PKB Ingin Revisi UU Pemilu tapi Pilkada Serentak Tetap 2024
JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan agar dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) dengan berkaca pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Namun untuk Pilkada Serentak, PKB tetap ingin didasarkan pada UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.
“Evaluasi Pemilu 2019, ditemukan kekurangan-kekurangan yang terkait regulasi. Contoh, lemah dan tidak efektifnya penegakan hukum atas praktek money politik dan pasal yang mengatur penghitungan suara di TPS (tempat pemungutan suara) tidak disesuaikan dengan beratnya beban pekerjaan. Akibatnya, ratusan penyelenggara meninggal dunia,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim saat dihubungi, Jumat (5/2/2021).
Baca Juga: Gaduh Revisi UU Pemilu, Ini Penjelasan Kemendagri
Oleh karena itu, sambung Luqman, Fraksi PKB berpandangan bahwa revisi UU Pemilu mutlak untuk dilakukan guna memperbaiki pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) di masa mendatang.
“Menurut PKB, Revisi UU Pemilu mutlak diperlukan, agar Pemilu 2024 praktek money politic dapat ditekan dan korban jiwa penyelenggara dapat dihindarkan,” ujarnya.
