Lemhannas Soroti Fenomena Politik Dinasti yang Menghambat Demokrasi
JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti munculnya fenomena politik dinasti yang menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal sekaligus melemahkan institusionalisasi partai politik. Menurutnya, yang menjadi penyebabnya karena mengemukanya pendekatan personal ketimbang kelembagaan.
“Akibatnya, rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang dalam bentuk oligarki,” ujar Letjen (Purn) Agus Widjojo saat membuka diskusi terbatas tentang pilkada serentak dan konstelasi politik di daerah di kantor Lemhannas RI, Kamis (11/2/2021).
Fenomena lain adalah masih kuatnya praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani 104 dugaan politik uang pada Pilkada Desember 2020 yang tersebar di 19 provinsi. Politik uang yang dilakukan terus-menerus akan merusak budaya demokrasi Indonesia karena akan memengaruhi masyarakat untuk memilih secara emosional dan kesenangan sesaat.
“Hanya berdasarkan kepentingan jangka pendek. Tidak melihat visi-misi pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Baca Juga: Bandul Politik 2021, Pemerintah vs Kekuatan Rakyat
