Lemhannas Soroti Fenomena Politik Dinasti yang Menghambat Demokrasi
Selain itu, terindikasi adanya 21 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Dampak dari ketidaknetralan ASN ini juga bersifat jangka panjang dan akan mempengaruhi pola manajemen ASN yang tidak lagi berdasarkan profesionalisme tapi lebih kepada pendekatan personal terhadap pejabat.
Sementara Bambang Setiawan dari Litbang Kompas memaparkan hasil survei lembaganya tentang Pilkada serentak 9 Desember 2020 berdasar berbagai indikator seperti profesi, usia, pola koalisi partai politik dan sebagainya. “Terlihat munculnya pola aglomerasi partai politik yang menyerupai perusahaan milik keluarga,” ujar Manager Litbang Kompas Ignatius Kristanto menambahkan.
Pernyataan senada disampaikan Arya Fernandes dari CSIS. Menurutnya, dari pilkada serentak terlihat munculnya sistem multipartai ekstrim yang sangat cair dan pragmatis. Partai politik semata mengejar kemenangan. Dia menyebut perlu ada perbaikan kualitas pencalonan kandidat, standardisasi kandidat.
“Bila mungkin Lemhannas menerbitkan sertifikat kelayakan seorang menjadi kandidat kepala daerah,” katanya.
Sri Budi Eko Wardani dari UI menyoroti kecenderungan pragmatisme partai politik di daerah yang terlihat mengincar sumber daya di APBD. Bersama Wawan Ichwanudin dari LIPI, dia juga mendesak perlu deregulasi UU Partai Politik dan Sistem Pemilu. Termasuk aturan soal rekrutmen kandidat agar proses politik berjalan lebih berkualitas. “Perlu evaluasi mendasar apakah tujuan pilkada langsung agar kepala daerah lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan warganya sudah tercapai?” ujar Wawan.
