Kudeta Myanmar, Kendaraan Lapis Baja Lalu Lalang di Jalan, Layanan Internet Mati

Susi Susanti, Koran SI · Senin 15 Februari 2021 11:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 15 18 2362173 kudeta-myanmar-kendaraan-lapis-baja-lalu-lalang-di-jalan-layanan-internet-mati-MlOvamzJ7B.jpg Kendaraan lapis baja terlihat di jalanan di Myanmar (Foto: Reuters)

YANGON - Sejumlah kendaraan lapis baja terlihat berlalu-lalang di beberapa kota di Myanmar di tengah tanda-tanda pergerakan militer menindak penolakan terhadap kudeta yang dilakukan pada 1 Februari lalu.

Di Yangon, kendaraan lapis baja terlihat berlalu-lalang untuk pertama kalinya sejak kudeta dua pekan lalu. Para biksu dan insinyur memimpin unjuk rasa di kota itu, sementara pengendara sepeda motor melewati jalan-jalan ibu kota, Nay Pyi Taw.

Selain itu, internet di Myanmar hampir seluruhnya mati dari pukul 01:00 waktu setempat.

Operator telekomunikasi di Myanmar mengatakan mereka telah diberitahu untuk mematikan layanan internet dari pukul 01:00 hingga 09:00 waktu setempat, pada Minggu (14/02) hingga Senin (15/02).

Lalu lintas internet mencapai 14% di atas tingkat normal setelah perintah itu diberlakukan, menurut NetBlock, sebuah kelompok pemantau.

Seorang dokter di sebuah rumah sakit di Nay Pyi Taw mengatakan kepada BBC jika pasukan keamanan melakukan penggerebekan malam hari di rumah-rumah.

(Baca juga: Polisi Gerebek Pesta Valentine di "Rumah Perahu", Kenakan Denda Rp3,8 Juta)

"Saya masih khawatir karena mereka membuat pernyataan jam malam untuk tidak keluar antara pukul 20:00 dan 04:00, tapi ini memberi polisi dan tentara waktu untuk menangkap orang-orang seperti kami," kata dokter tersebut, yang tidak ingin disebutkan identitasnya karena alasan keamanan.

"Sehari sebelumnya mereka menyelip ke dalam rumah, merobohkan pagar, masuk, dan menangkap orang tidak sesuai hukum. Makanya saya juga khawatir,” terangnya.

Di negara bagian Kachin, pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah para demonstran - aksi protes anti-kudeta yang memasuki hari kesembilan di seluruh negara itu.

Sementara itu, seorang pejabat PBB menuduh militer "menyatakan perang" terhadap rakyat.

(Baca juga: Tim WHO yang Selidiki Asal-Usul Covid-19 di Wuhan, Temukan Tanda-tanda Wabah yang Lebih Luas pada 2019)

Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, mengatakan para jenderal menunjukkan "tanda-tanda kenekadan" dan akan dimintai pertanggungjawaban.

Terkait hal ini, sejumlah duta besar mendesak aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan saat menghadapi demonstran.

"Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari menggunakan kekerasan terhadap demonstran, yang menentang perebutan kekuasaan dari pemerintah yang sah," tulis sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh duta besar Uni Eropa, Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Kantor kedutaan besar AS di Yangon memperingatkan warga AS untuk tetap berada di dalam rumah selama jam malam.

Diketahui, kudeta di Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Partainya meraih kemenangan dalam pemilihan pada November lalu, tetapi pihak militer mengatakan terjadi kecurangan dalam pemungutan suara itu.

Suu Kyi sekarang menjadi tahanan rumah. Ratusan aktivis dan pemimpin oposisi juga telah ditahan.

Di seluruh Myanmar, ratusan ribu demonstran melakukan unjuk rasa melawan militer selama sembilan hari berturut-turut.

Di kota Myitkyina, di negara bagian Kachin, tembakan terdengar saat pasukan keamanan bentrok dengan demonstran anti-kudeta. Tidak diketahui apakah yang ditembakkan adalah peluru karet atau peluru tajam.

Lima wartawan termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.

Pada Sabtu (13/02), pihak militer mengatakan surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk tujuh pegiat oposisi terkemuka dan memperingatkan masyarakat untuk tidak menyembunyikan aktivis oposisi yang melarikan diri dari penangkapan.

Rekaman video menunjukkan orang-orang bereaksi dengan membangkang, memukul panci dan wajan untuk memperingatkan tetangga mereka tentang penggerebekan malam hari oleh pasukan keamanan.

Militer pada hari Sabtu juga menangguhkan undang-undang yang mewajibkan perintah pengadilan untuk menahan orang lebih dari 24 jam dan untuk menggeledah kediaman pribadi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini