Share

Organisasi Muslim-Kantor HAM PBB Tolak Larangan Cadar di Swiss

Agregasi VOA, · Rabu 10 Maret 2021 05:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 10 18 2375261 organisasi-muslim-kantor-ham-pbb-tolak-larangan-cadar-di-swiss-VcdbowkurV.jpg Juru bicara kantor HAM PBB Ravina Shamdasani (Foto: Reuters)

SWISS - Organisasi Muslim dan Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan kekecewaan atas keputusan Swiss baru-baru ini yang melarang pemakaian penutup wajah cadar yang biasa dikenakan perempuan Muslim di tempat umum.

Dalam referendum hari Minggu (7/3), pemilih menyetujui inisiatif itu dengan selisih suara tipis, 51 dan 49. Referendum itu digagas Partai Rakyat Swiss yang konservatif secara sosial dan anti-imigrasi.

Dewan Pusat Muslim di Swiss menggambarkan keputusan itu sebagai "hari yang gelap" bagi Muslim. Ia mengatakan larangan semacam itu "membuka luka lama."

Juru bicara kantor HAM PBB Ravina Shamdasani, Selasa (9/3), mengatakan negara-negara dengan larangan seperti itu "secara aktif mendiskriminasi perempuan Muslim.

"Penggunaan undang-undang untuk mendikte apa yang harus dikenakan perempuan, bermasalah dari perspektif hak asasi manusia,” terang Shamdasani saat berbicara di Jenewa.

(Baca juga: Terlalu Banyak Menangis, Pengantin Baru Meninggal kena Serangan Jantung)

"Undang-undang yang melarang penutup wajah akan sangat membatasi kebebasan perempuan untuk menjalankan agama dan berdampak yang lebih luas pada hak asasi mereka,” ungkapnya.

Menjelang referendum itu, pemerintah mendesak pemilih agar menentang larangan itu, karena itu akan merugikan pariwisata dari negara-negara Muslim. Pemerintah juga menyebut penutup wajah sepenuhnya sebagai "fenomena kecil."

Sekitar 400.000 Muslim tinggal di Swiss atau sekitar 5,5% dari populasi, menurut harian New York Times. Harian itu mengatakan larangan tersebut juga menarget masker ski yang dikenakan pengunjuk rasa. Penutup wajah untuk alasan kesehatan dikecualikan.

(Baca juga: Jubir Presiden Filipina: Perintah "Bunuh, Bunuh, Bunuh" Duterte Terhadap Pemberontak Sesuai Hukum)

Legislator Swiss kini memiliki waktu dua tahun untuk mengubah keputusan tersebut menjadi undang-undang.

(sst)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini