JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang terkesan terburu-buru. Alhasil, publik melihat KLB Deliserdang seperti dipaksakan karena hanya ingin memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
"Efeknya, sentimen negatif publik jadi tinggi. Apalagi dalam kongres itu tak terdengar argumen mengapa KLB ini harus dilaksanakan. Apakah ada tindakan ketum yang dilihat melanggar AD/ART, atau melakukan tindakan tercela seperti tersangkut korupsi misalnya, atau ketum tidak dapat melaksanakan tugas dengan semestinya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/3/2021).
Baca juga: Soal KLB Demokrat, Andi Arief : Kami Tak Pernah Tuduh Pemerintah
Menurut Ray, KLB seperti kejar target dengan agenda utamanya memilih KSP Moeldoko sebagai Ketum. Di sisi lain, tak terdengar ada penyampaian visi misi dan tak ada adu argumen alasan memilih ketum dari luar Demokrat.
Baca juga: Konflik Demokrat, Ibas : Saya Yakin Negara Hadir
"Dengan berbagai pengabaian inilah, maka KLB Deliserdang memang seperti dilakukan dengan terburu-buru. Meskipun begitu, KLB ini sebaiknya harus dilihat sebagai kritik terhadap AHY," katanya.
Lebih lanjut Ray menilai, model pemilihan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kongres Demokrat yang bersifat aklamasi memang potensial akan mengalirkan arus perlawanan. Sehingga, alih-alih mengembalikan kejayaan partai berlambang bintang mercy, justru yang terjadi munculnya bibit perlawanan ke kubu Cikeas.
Terlebih, mantan aktivis 98 ini melihat, perlawanan justru datang dari para petinggi partai yang dianggap memiliki kontribusi dalam memperjuangkan partai sekaligus loyal terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai tokoh sentral selama ini. Tapi, kubu Cikeas tampak membiarkan hal itu, dan cenderung memperkuat dominasi politiknya.
"Bibit perpecahan sudah dituai sejak awal. Yang kemudian membesar karena kemungkinan tidak dicari jalan penyelesaian. Dan puncaknya adalah KLB Deliserdang itu," paparnya.
(Fakhrizal Fakhri )