RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021, Perludem: Tak Seharusnya Dilakukan Pemerintah dan DPR, Kami Kecewa
JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi, mengaku kecewa sikap pemerintah dan DPR yang menarik Revisi Undang-undang nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.
"Semestinya pemerintah dan DPR mau mengevaluasi secara seksama Pemilu Serentak 2019 lalu," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/3/2021).
Nurul mengatakan, perlunya RUU Pemilu dilakukan karena belajar dari pemilu 2019 lalu. Ia melihat, beban pemilu semakin berat mengingat, berbagai kasus di sepanjang tahapan pemilu 2019 muncul sejak tahap pendaftaran parpol peserta pemilu sampai pelantikan calon terpilih.
Baca Juga: Pemerintah Sepakat RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021
"Akibat regulasi yang banyak celah atau salah atur. Ketidaksempurnaan UU itulah yang semestinya diperbaikk dengan cara revisi," katanya.
Senada dengan Nurul, Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengaku pihaknya belum memahami secara utuh alasan pemerintah dan DPR yang mengeluarkan atau bahkan mencabut RUU Pemilu dari Prolegnas.
Baca Juga: Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 Terganjal RUU Pemilu
Titi menganggap, dengan kondisi ini, pemerintah dan DPR RI menyakini bahwa Pemilu 2024 bisa berjalan baik-baik saja tanpa ada hal-hal yang perlu diperkuat melalui perubahan UU.
"Padahal banyak sekali catatan dan tantangan dari penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu yang konklusinya antara lain melalui perubahan pengaturan pada level UU. Bagaimana arah Pemilu 2024, akankah jadi legacy yang baik dari periode kedua Jokowi?," tuturnya.
(Sazili Mustofa)
