Tekan Hoaks Covid-19, Malaysia Berlakukan UU Darurat, Denda hingga Rp1,7 M, Penjara 6 Tahun

Susi Susanti, Koran SI · Jum'at 12 Maret 2021 14:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 12 18 2376644 tekan-hoaks-covid-19-malaysia-berlakukan-uu-darurat-denda-hingga-rp1-7-m-penjara-6-tahun-01Ifxc5xR7.jpg Malaysia berlakukan UU tekan berita hoaks Covid-19 (Foto: Reuters)

KUALA LUMPUR - Malaysia mengeluarkan undang-undang (UU) untuk menangani berita palsu atau hoaks terkait Covid-19 dan keadaan darurat yang diberlakukan secara nasional sejak Januari lalu. Para pelanggar akan dikenai ancaman denda yang besar dan hukuman penjara hingga enam tahun.

Peraturan ini akan mulai berlaku mulai hari ini Jumat (12/3), waktu setempat. UU ini akan menyatakan pelanggaran untuk mempublikasikan atau mereproduksi konten yang "seluruhnya atau sebagian salah" terkait dengan pandemi Covid-19 atau deklarasi darurat.

Menurut perintah yang diterbitkan dalam lembaran pemerintah federal, yurisdiksi peraturan tersebut akan meluas ke setiap individu yang melakukan pelanggaran terkait penanganan pandemi di Malaysia di luar Malaysia, terlepas dari kewarganegaraan atau kewarganegaraannya.

Mereka yang dinyatakan bersalah akan menghadapi denda hingga 100.000 ringgit (Rp349 juta), hingga tiga tahun penjara, atau keduanya.

(Baca juga: Demi Selamatkan Masa Depan Anak, Negara Ini Larang Pasangan Sesama Jenis Adopsi Anak)

Peraturan tersebut juga mengatur hukuman yang lebih berat bagi individu yang terbukti bersalah mendanai tindakan penerbitan berita palsu, dengan denda hingga 500.000 ringgit (Rp1,7 miliar), maksimal enam tahun penjara, atau keduanya.

Undang-undang darurat ini tidak membutuhkan persetujuan parlemen.

Ketentuan di bawah peraturan tersebut mencerminkan yang ada dalam Undang-Undang Anti-Berita Palsu yang dicabut pada 2019 selama masa jabatan pendahulu Muhyiddin, Mahathir Mohamad.

Para kritikus menilai langkah ini untuk mendukung kebijakan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Pada Januari lalu, Raja Al-Sultan Abdullah mengumumkan keadaan darurat nasional untuk mengekang penyebaran Covid-19, sebuah langkah yang dicela oposisi sebagai upaya Perdana Menteri untuk mempertahankan kendali di tengah perebutan kekuasaan.

(Baca juga: Jual Mie Ramen Murah Meriah, Petani Ini Mendadak Jadi Selebriti Internet)

Pejabat kesehatan mengatakan tingkat infeksi mulai melambat, setelah melihat kasus harian menembus angka 5.000 selama beberapa hari di Januari tahun lalu

Malaysia telah melaporkan lebih dari 319.000 total kasus Covid-19 hingga Kamis (11/3) dengan 1.200 jumlah kematian, beban kasus tertinggi ketiga di wilayah tersebut setelah Indonesia dan Filipina.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini