Presiden Israel Kecam Rencana ICC Investigasi Kejahatan Perang di Palestina

Agregasi VOA, · Jum'at 19 Maret 2021 14:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 19 18 2380559 presiden-israel-kecam-rencana-icc-investigasi-kejahatan-perang-di-palestina-knQPEZgMXU.jpg Presiden Israel Reuven Rivlin. (Foto: Reuters)

TEL AVIV - Presiden Israel Reuven Rivlin pada Kamis (18/3/2021), mengatakan "setiap upaya untuk menyulitkan posisi Israel melalui badan-badan internasional "pasti akan gagal". Rivlin mengungkapkan hal itu setelah Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) menggelar penyelidikan atas dugaan kejahatan di wilayah Palestina.

Dia memberi pernyataan itu dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris. Rivlin didampingi pimpinan militer Israel, Letjen. Aviv Kochavi dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis.

BACA JUGA: ICC Buka Penyelidikan Terhadap Kejahatan Perang Israel di Palestina

Sebelum tiba di Prancis, Rivlin dan Kochavi melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi di Jerman dan Austria.

Kunjungan itu dilakukan setelah kepala jaksa ICC pada awal Maret 2021 mengarahkan perhatian pengadilan itu pada sejumlah tindakan militer Israel dan pembangunan permukiman di wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah pada 1967.

Keputusan itu merupakan sebuah pukulan yang memalukan bagi pemerintah Israel, yang sebelumnya melakukan komunikasi publik yang agresif dan kampanye diplomatik di balik layar untuk memblokir penyelidikan tersebut.

Rivlin menyebut keputusan itu sebagai "eksploitasi yang sinis atau bermuatan politik terhadap hukum internasional" sekaligus menuduh ICC telah "menyerah pada tekanan politik", demikian diwartakan VOA.

BACA JUGA: Hakim ICC Akan Selidiki Kejahatan Kemanusiaan di Palestina

Keputusan Fatou Bensouda, jaksa penuntut pengadilan yang akan mengundurkan diri, sudah diduga sejak pengadilan memutuskan bulan lalu bahwa ia memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Penyelidikan awal yang dilakukan Bensouda pada 2019 menemukan "landasan yang mendasar" untuk menggelar kasus kejahatan perang.

Pengadilan diperkirakan akan berfokus pada dua kebijakan utama Israel dalam beberapa tahun terakhir: operasi militer yang berulang terhadap militan Palestina di Jalur Gaza, yang menyoroti perang pada 2014 yang menghancurkan, dan perluasan pemukiman Yahudi di Yerusalem timur dan Tepi Barat yang diduduki.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini