Isu Reshuffle Kabinet, Partai Demokrat: Pembantu Presiden Jangan Menjadi Beban Kepala Negara
JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan, pihaknya menghargai rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi. perombakan atau reshuffle kabinet bagian dari otoritas dan hak prerogatif Presiden.
"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan kementerian investasi ini akan membantu mengatasi masalah kirisis kesehatan dan krisis ekonomi, maka akan kami dukung," ujar Kamhar saat dihubungi, Kamis (15/4/2021).
Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Akademisi Minta Jokowi Beri Ruang bagi Sosok Muda
Kamhar menilai, situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak ringan. Karena itu, pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja. Yang paling utama dan harus diutamakan adalah mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.
Baca Juga: Pasca-Reshuffle Pertama Kabinet Jokowi, Siapa Menteri dengan Persepsi Positif Tertinggi?
"Pembantu-pembantu Presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," tutur dia.
Di luar itu, Kamhar mengaku pihaknya juga menyoroti rencana pemindahan Ibukota negara. Dia menganggap, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi di satu sisi serta keterbatasan sumberdaya yang tersedia termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus tapi juga bentuk pengkhianatan aspirasi rakyat.
"Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," tandas Kamhar.
(Sazili Mustofa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
