Pertemuan Pemimpin ASEAN di Jakarta, Akankah Pemimpin Kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, Hadir?
- Dianggap peluang ganda
Bagi pemerintah yang sering dikritik oleh masyarakat internasional soal situasi hak asasi manusia di negara mereka, krisis Myanmar dipandang sebagai peluang ganda.
Pertama, krisis ini menjadi momen untuk menegaskan prinsip ASEAN, yaitu "non intervensi' atas masalah dalam negeri salah satu anggotanya.
Kedua, hal itu juga merupakan momen saat perhatian internasional biasanya tengah berkutat pada, contohnya, Kamboja sehingga fokusnya kini teralihkan.
Pemerintahan Hun Sen mungkin tengah menikmati berkurangnya sorotan saat para diplomat Eropa kini justru mendorong tindakannya terhadap junta Myanmar.
Sikap ASEAN tampaknya terbelah dua: antara negara-negara 'daratan', yang secara geografis lebih dekat ke China dan menentang intervensi di Myanmar, serta negara-negara 'maritim' - yang posisinya jauh dari China dan memilih mengambil tindakan.
Dari negara-negara maritim itu, Indonesia telah berupaya keras menggalang respons kolektif atas krisis di Myanmar.
Presiden Joko Widodo telah mengimbau sesama pemimpin untuk menyepakati kerangka kerja ASEAN dalam mengakhiri kekerasan, mengirim bantuan kemanusiaan, dan memulai kembali dialog di antara pihak-pihak yang bertikai.
