Macron Mengaku Prancis Bertanggung Jawab terhadap Genosida di Rwanda, Tapi Tidak Meminta Maaf
PRANCIS - Presiden Paris Prancis Emmanuel Macron secara terbuka telah mengakui bertanggung atas genosida di Rwanda pada 1994.
"Prancis tidak memahami bahwa, ketika mencoba mencegah konflik regional, atau perang saudara, pada kenyataannya berdiri di sisi rezim genosida," kata Macron pada Kamis (27/5) menyusul kunjungan ke tugu peringatan Gisozi di ibu kota Rwanda, Kigali.
"Dengan melakukan itu, itu mendukung tanggung jawab yang sangat besar," tambah Macron, dalam pengakuan publik terkuat dari seorang pemimpin Prancis hingga saat ini.
Pernyataan bersejarah ini diucapkan selama perjalanan Macron ke Rwanda, negara yang menjadi pusat strategi Presiden untuk membentuk kembali citra Prancis di Afrika.
Kelompok penyintas genosida Rwanda memiliki reaksi beragam terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Presiden asosiasi penyintas Ibuka Prancis Etienne Nsanzimana mengatakan meskipun para penyintas menginginkan permintaan maaf yang jelas," namun Presiden Prancis Emmanuel Macron telah "meminta pengampunan dengan kata lain" dalam momen yang sangat simbolis bagi para penyintas.
(Baca juga: Buronan Sewa Helikopter untuk Terbang ke Kantor Polisi dan Serahkan Diri)
Dafroza Gauthier, seorang peneliti genosida Rwanda dan anggota Kolektif Penggugat Sipil untuk Rwanda, mengatakan kepada CNN jika dia "sangat kecewa" karena Macron tidak secara jelas meminta maaf.
"Dia mengatakan bahwa hanya para korban yang bisa memaafkan Prancis. Tapi bagaimana mereka bisa memaafkan jika tidak ada yang meminta?" terangnya.
Sejak genosida, Prancis telah dituduh secara militer mendukung rezim Hutu yang berbahasa Prancis, yang dilihatnya sebagai sekutu penting di Afrika, bahkan setelah pembantaian dimulai. Pada tahun 1994, lebih dari 800.000 etnis Tutsi dibunuh oleh milisi Hutu dalam seratus hari.
Macron juga bersumpah bahwa "tidak ada tersangka pelaku genosida yang dapat menghindari keadilan" karena "mengakui masa lalu kita juga - dan di atas segalanya - melanjutkan pekerjaan keadilan."
Prancis disalahkan karena mengizinkan tersangka pelaku Hutu meninggalkan Rwanda dan membiarkan beberapa dari mereka tinggal di Prancis, tanpa gangguan, selama bertahun-tahun. Membawa mereka ke pengadilan adalah salah satu pertarungan utama yang dipimpin oleh asosiasi penyintas Ibuka.
(Baca juga: Badan Penerbangan PBB Akan Selidiki Pendaratan Mendadak Pesawat Ryanair)
