Myanmar dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari dan menahan Suu Kyi bersama pejabat partainya Liga Nasional untuk Demokrasi. Walaupun ASEAN menginginkan draf resolusi PBB itu mengungkap keprihatinan yang mendalam tentang penahanan mereka, alih-alih mengutuk pada draf akan tertera bahwa ASEAN meminta pembebasan mereka segera dan tanpa syarat. Juru bicara ASEAN belum menanggapi permintaan komentar.
Baca Juga: PBB: Kita Diingatkan Pandemi Covid-19 Agar Selalu Menjaga Lingkungan
ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar dan mempromosikan dialog antara junta dan lawannya. Awal bulan ini, lebih 200 organisasi masyarakat sipil, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, mendesak Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar.
Hanya Dewan Keamanan PBB yang bisa menerapkan sanksi yang mengikat secara hukum atau embargo senjata, tetapi diplomat mengatakan Rusia dan China kemungkinan menggunakan hak veto mereka untuk mencegah tindakan seperti itu terhadap Myanmar.
(Arief Setyadi )