Serangan Tak Pandang Bulu Militer Myanmar Paksa 100 Ribu Orang Melarikan Diri

Rahman Asmardika, Okezone · Rabu 09 Juni 2021 13:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 09 18 2422427 serangan-tak-pandang-bulu-militer-myanmar-paksa-100-ribu-orang-melarikan-diri-HnhSd9v4Wl.jpg Foto: Reuters.

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengutuk militer Myanmar karena menyebabkan sekira 100.000 orang melarikan diri dari wilayah timur negara itu melalui “serangan membabi buta” terhadap warga sipil, memaksa orang untuk mencari keselamatan di daerah tetangga.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (8/6/2021), Tim Negara PBB (UNCT) di Myanmar menyatakan keprihatinan "tentang situasi keamanan dan kemanusiaan yang memburuk dengan cepat" di Negara Bagian Kayah timur, terutama ketika militer melanjutkan tindakan keras pasca-kudeta.

BACA JUGA: Myanmar Lancarkan Serangan Udara Gempur Milisi Anti Junta, Ribuan Orang Mengungsi

Memperingatkan akan konsekuensi dari “serangan tanpa pandang bulu oleh pasukan keamanan terhadap wilayah sipil,” UNCT memperkirakan bahwa 100.000 pria, wanita dan anak-anak telah mengungsi secara internal dari Negara Bagian Kayah saja dalam beberapa bulan terakhir.

UNCT mengkritik kekerasan yang terus berlanjut, memperingatkan hal itu dapat “mendorong orang melintasi perbatasan internasional mencari keselamatan seperti yang sudah terlihat di bagian lain negara itu.”

BACA JUGA: Gereja dan Tempat Ibadah Diserang, Kardinal Myanmar Minta Pertempuran Segera Dihentikan

Negara Bagian Kayah, serta wilayah Chin, Kachin, Kayin dan Shan, telah menyaksikan pertempuran sengit, yang mengakibatkan ribuan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak, termasuk obat-obatan esensial, makanan dan tempat tinggal, menurut kelompok pemantau.

Pernyataan UNCT pada Selasa adalah peringatan terbaru dari para pejabat yang memantau situasi tentang berlanjutnya pemindahan warga di seluruh wilayah. Orang-orang melarikan diri ke bagian lain Myanmar dan negara-negara tetangga untuk menghindari bentrokan sengit antara pengunjuk rasa anti-kudeta dan pasukan junta yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang hanya dalam beberapa bulan.

Sejak militer mengambil alih kendali pada 1 Februari, menahan para pemimpin Myanmar yang terpilih secara demokratis, PBB telah menyerukan semua pihak di kawasan itu untuk segera bertindak melindungi warga sipil dan mengakhiri kekerasan.

Pernyataan UNCT muncul sehari setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammudin Hussein mengatakan bahwa kemajuan dalam rencana lima poin untuk mengamankan perdamaian di Myanmar “sangat lambat”.

Pernyataan itu, yang dibuat dalam tweet pada Senin (7/6/2021), menambahkan bahwa komunitas internasional sekarang sedang menunggu tindakan lebih lanjut dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atas Myanmar yang memberlakukan rencana Konsensus 5 Poin untuk mengakhiri kekerasan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini