Sejak militer mengambil alih kendali pada 1 Februari, menahan para pemimpin Myanmar yang terpilih secara demokratis, PBB telah menyerukan semua pihak di kawasan itu untuk segera bertindak melindungi warga sipil dan mengakhiri kekerasan.
Pernyataan UNCT muncul sehari setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammudin Hussein mengatakan bahwa kemajuan dalam rencana lima poin untuk mengamankan perdamaian di Myanmar “sangat lambat”.
Pernyataan itu, yang dibuat dalam tweet pada Senin (7/6/2021), menambahkan bahwa komunitas internasional sekarang sedang menunggu tindakan lebih lanjut dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atas Myanmar yang memberlakukan rencana Konsensus 5 Poin untuk mengakhiri kekerasan.
(Rahman Asmardika)