Kepala Istana Kerajaan dan Seorang Bangsawan Yordania Didakwa Terkait Upaya Kudeta

Rahman Asmardika, Okezone · Senin 14 Juni 2021 10:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 14 18 2424725 kepala-istana-kerjaan-dan-seorang-bangsawan-yordania-didakwa-terkait-upaya-kudeta-5HO9MLnGWg.jpg Foto: Reuters.

AMMAN - Mantan kepala istana kerajaan yang juga mantan menteri keuangan Yordania, bersama dengan seorang bangsawan kerabat jauh raja, telah didakwa menghasut berupaya menyebabkan destabilisasi monarki, dalam kasus yang juga membuat saudara tiri Raja Abdullah II sempat ditahan.

Jaksa penuntut umum dari Pengadilan Keamanan Negara telah meratifikasi dakwaan terhadap mantan kepala istana kerajaan, Bassem Awadallah, dan Sherif Hassan Zaid, kerabat jauh Raja Abdullah II, demikian dikonfirmasi kantor berita Yordania pada Minggu (13/6/2021).

BACA JUGA: Tuduhan Kudeta, Sejumlah Mantan Pejabat dan Anggota Kerajaan Yordania Ditahan

Kedua pria itu dituduh menghasut oposisi terhadap sistem politik negara dan melakukan “tindakan yang mengancam keamanan publik”. Kedua dakwaan itu membawa hukuman hingga 30 tahun penjara, menurut sumber peradilan yang dikutip oleh Reuters.

Awadallah, sebelumnya menteri keuangan Yordania, memainkan peran penting dalam upaya meliberalisasi ekonomi negara. Dia juga dianggap sebagai salah satu penasihat ekonomi terdekat dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Sebelumnya, Amman dilaporkan menolak permintaan Riyadh untuk menyerahkannya.

BACA JUGA: Dituduh Rencanakan Makar, Mantan Putra Mahkota Yordania Bersumpah Setia kepada Raja Abdullah

Menurut Reuters, mengutip media lokal, Pangeran Hamzah diduga ingin Awadallah melobi pemerintah Barat dan Arab Saudi sebagai bagian dari rencananya sendiri untuk naik takhta.

Yordania – salah satu sekutu Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah – adalah monarki konstitusional di mana raja masih memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas, dan menunjuk pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen negara. Sebuah video yang dikirim pengacara Pangeran Hamzah ke BBC pada April setelah penangkapannya menunjukkan pangeran mengecam "nepotisme" dan "korupsi" dari kepemimpinan umum negara itu.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini