PPKM Darurat, Ridwan Kamil : Mobilitas di 3 Daerah Jabar Belum Terkendali

Agung Bakti Sarasa, Koran SI · Senin 12 Juli 2021 22:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 12 525 2439641 ppkm-darurat-ridwan-kamil-mobilitas-di-3-daerah-jabar-belum-terkendali-IqKeLepwIw.jpg Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Agung Bakti Sarasa)

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jabar yang telah dimulai sejak Sabtu (3/7/2021) lalu.

Ridwan Kamil menekankan, pelaksanaan PPKM Darurat bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat dalam rangka menekan potensi penularan Covid-19. Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat di Jabar.

"Konsep dari PPKM Darurat adalah menurunkan mobilitas. Nah mobilitas di Jabar diapresiasi oleh pemerintah pusat," ujar Ridwan Kamil dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7/2021).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menerangkan, pemerintah pusat mengukur tingkat mobilitas masyarakat dengan melakukan pewarnaan pada peta daerah. Jika peta daerah berwarna hitam, tingkat penurunan mobilitas masyarakatnya masih kurang dari 10 persen.

"Kalau dia merah itu 10-20 persen dan kalau kuning itu 20-30 persen, sementara kalau hijau itu dia 30 persen. Nah, kita mayoritas sudah ada di angka 23,15," ujar Kang Emil.

Meski begitu, Kang Emil mengakui, penurunan tingkat mobilitas masyarakat di tiga daerah di provinsi yang dipimpinnya masih kurang dari 10 persen. Bahkan, Kang Emil menilai, mobilitas di ketiga daerah tersebut belum terkendali.

"Tapi, masih ada tiga wilayah yang tentunya belum terkendali, yaitu Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bandung. Ini dari sisi mobilitas masih kurang dari 10 persen," katanya.

Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, pelaksanaan PPKM Darurat di Jabar mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu ditandai menurunnya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 di Jabar.

Kang Emil memaparkan, sebelum PPKM Darurat dimulai, BOR mencapai rekor tertingginya, yakni 90,60 persen. Namun, setelah lebih dari sepekan pelaksanaan PPKM Darurat di Jabar, BOR turun menjadi 87,6 persen.

Menurutnya, selain dampak pelaksanaan PPKM Darurat, turunnya BOR juga tak lepas dari strategi penyiapan ruang isolasi di desa-desa, termasuk pemindahan pasien COVID-19 yang mulai pulih di rumah sakit ke pusat-pusat pemulihan.

"Jadi, berita baiknya posisi BOR kita sudah turun 3 persen. Jadi, mudah-mdahan ini menjadi awal dari proses pengendalian Covid-19," katanya.

Baca Juga : Bupati Eka Supria Atmaja Meninggal, Ridwan Kamil Backup Penanganan Covid-19 di Bekasi

"Kemudian, (ruang) isolasi di hotel pusat pemulihan itu juga terjadi penurunan khususnya di (Gedung) BPSDM, di sana dari 90 persen turun ke 60 persen," sambung Kang Emil.

Dalam kesempatan itu, Kang Emil juga melaporkan,selama pelaksanaan PPKM Darurat di Jabar, tercatat sedikitnya 7.700 pelanggaran aturan PPKM Darurat. Sekitar 6.000-an pelanggaran dilakukan oleh perseorangan dan 1.623 pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha.

"Kalau perorangan rata-rata dia tidak pembawa surat negatif Covid-19 dan makan di tempat juga masih mendominasi. Kemudian kalau pelaku usaha, termasuk yang saya sidak, ada yang melanggar aturan jam operasional dan ada yang tidak menyediakan prokes dan juga 100 persen aktivitasnya," bebernya.

Dia menyebutkan, dari total pelanggaran sebanyak 7.700 pelanggaran, 564 pelanggaran di antaranya disertai sanksi berupa denda, khususnya dari para pelaku usaha. Dana yang terkumpul dari denda tersebut mencapai Rp773 juta.

"Tadi dilaporkan ada total Rp773 juta dari denda untuk dunia usaha yang melanggar. Kami tidak bahagia mendapatkan pendapatan dari denda, tapi karena melanggar apa boleh buat harus ditegaskan," ucapnya.

Kang Emil menambahkan, pihaknya pun telah menyiapkan inovasi untuk menindak para pelanggar PPKM Darurat berupa pengadilan digital. Sehingga, antara pelanggar dan penegak hukum tak perlu bertatap muka secara langsung dalam upaya penindakan.

"Inovasi yang dilakukan di Jabar akan ada pengadilan yang sifatnya digital, sehingga tidak pelu menghadirikan secara fisik dari majelis hakimnya atau apa, tapi akan dilakukan juga secara digital dimana mereka yang didenda dengan yang melakukan keputusan bisa tidak dalam tatap muka," tutur Kang Emil.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini