Deplu AS: Belum Ada Transfer Kekuasaan Resmi di Afghanistan
“Kebalikannya juga benar. Kami tidak akan mendukung pemerintah yang tidak melakukan itu, pemerintah yang mengabaikan, jaminan yang diabadikan dalam dokumen dasar seperti Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang bukan pemerintah yang dapat diajak bekerja sama oleh Amerika Serikat. Itu sendiri penting,” ujarnya.
Dia juga mencatat pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan pembentukan, melalui negosiasi inklusif, pemerintahan baru yang bersatu, inklusif, dan representatif – termasuk dengan partisipasi penuh, setara, dan bermakna bagi perempuan.
Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengklaim dalam sebuah wawancara CNN pada Senin (16/8) jika Taliban akan mengizinkan pendidikan perempuan dan anak perempuan, tetapi kelompok militan memiliki sejarah penindasan tajam terhadap hak-hak perempuan dan minoritas.
(Baca juga: Iran: 'Kegagalan' AS di Afghanistan Peluang untuk Perdamaian Abadi)
Sebelumnya pejabat Deplu AS mengatakan AS tidak akan mengakui pemerintah yang berkuasa dengan paksa.
(Susi Susanti)
