Dia menjelaskan, dibutuhkan evaluasi meneyeluruh agar Indonesia dalam tata kelola pemerintahan pusat, pemerintah daerah (pemda) dan sistem pemerintahan nasional dapat melakukan pengambilan keputsuan yang cepat dan tepat. Otda dan sistem perundang-undangan saat ini cukup menyulitkan dalam pengambilan keputusan, ini merupakan kendala yang harsu diatasi.
“Setelah 23 tahun otda diterapkan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif dan cocok dalam pengambilan keputsuan yang cepat khususnya pada situasi-situasi kedaruratan seperti ini. Kita perlu mereview secara menyeluruh,” papar Johnny.
Dan kelima, dia menambahkan, terkait ibu kota negara (IKN), pihaknya menyadari bahwa Indonesia masih dalam tahap pandemi Covid-19 dan tantangan ekonomi yang besar. Namun, pemerintah tetap perlu memikirkan IKN baru dengan memperhatikan IKN saat ini yakni Jakarta dengan segala tantangan dan problematika yang sangat kompleks dan juga berbagai masukan.
“Perpindahan IKN tidak akan berlangsung hari ini, yang dilakukan pertama tentu kesiapan legislasi yang memadai, pembangunan IKN yang cocok yang dilakuakan bersama-sama dengan partai koalisi,” terangnya.
“Bapak Presiden menyampaikan pengantar direspons ketum-ketum parpol dimulai ibu Megawati dan ditutup Ketum Nasdem Surya Paloh. Yang pada intinya memberikan apresaisi yang sangat tinggi atas kinerja pemerintah yakni presiden, anggota kabinet, kinerja pemda, kinerja aparat dan masyarakat sehingga kita bisa sejauh ini menanganai Covid-19 lebih baik,” tambahnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.