Ini 5 Topik yang Dibahas Jokowi dan Parpol Koalisi, dari Covid-19 hingga Ibu Kota Negara
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumpulkan ketua umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ada 5 topik utama yang disampaikan oleh Jokowi dan ditanggapi positif oleh para ketum dan sekjen.
“Pertemuan dibuka oleh bapak Presiden, diawali pengantar bapak presiden yang menyampaikan fokus-fokus pembicaraan. Pertemuan dilakukan dengan penuh keakraban namun dengan penuh fokus. Dengan lima topik pembicaraan,” kata Sekjen Partai Nasdem Johnny Plate dalam konferensi pers secara daring seusia pertemuan di rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Pertama, kata Johnny, terkait perkembangan dan evaluasi penaganan Covid-19, tantangan-tantangannya, benchmark yang dilakukan pemerintah. Pihaknya bersyukur melalui penanganan pandemi dan kerja bersama seluruh komponen masyarakat, capaian-capaian menunjukkan tanda-tanda positif dan menggembirakan.
“Tugas kita menjaga capaian tersebut dan berusaha mengakhiri pandemi Covid-19 yang memasuki babak-babak baru penaganan c19, baik itu pandemi apalagi segera masuk ke endemik,” ujarnya.
Kedua, Johnny melanjutkan, terkait perekonomian nasional, pencapaian dan tantangan makro ekonomi nasional. Melalui kerja keras keras di tahun 2021 terlihat tanda-tanda penanganan ekpnomi Indonesia yang meskipun pada kuartal-1 ada kontraksi 0,7% tapi kuartal-2 tumbuh 7,7%. Hrapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal-3 dan kuartal-4 namun tetap memperhatikan penularan varian delta dan PPKM.
Ketiga, sambung dia, strategi ekonomi dan bisnis negara. Presiden menyampaikan melalui rapat itu, pendukung koalisi kompak agar kebijakan perekonomian Indonesia bisa beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif. Mendorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih, secara khusus melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri bisa dilakukan.
“Khususnya di sketor pertambangan, pertanian dan sektor ekonomi hijau. Melalui hilirisasi dan digitalisasi,” imbuh mantan Anggota DPR ini.
Keempat, sambung Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini, terkait dengan ketatanegaraan, otonomi daerah (otda) dan sistem pemerintah sebagai dampak dari Covid-19 di mana dibutuhkan sekali kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan-tantangan dari kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dan otda yang saat ini di masa pandemi.
