Kisah Pelapor Korupsi yang Nyawanya Terancam: Saya Tidak Aman, Tapi Saya Tidak Menyesal

Agregasi BBC Indonesia, · Rabu 22 September 2021 07:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 22 18 2474975 kisah-pelapor-korupsi-yang-nyawanya-terancam-saya-tidak-aman-tapi-saya-tidak-menyesal-yVdHgYbQVd.jpg Mosilo Mothepu yang melaporkan kasus korupsi (Foto: BBC)

AFRIKA SELATAN - Kasus pembunuhan seorang pegawai negeri di Afrika Selatan, Babita Deokaran, sang pelapor dan saksi kasus korupsi pemerintah, telah menyoroti betapa berbahayanya mereka yang lantang menyuarakan persoalan korupsi di negeri itu.

"Apa yang terjadi ketika bos Anda korup [dan] Presiden terlibat?,” tanya Mosilo Mothepu.

Pertanyannya itu menggantung di dalam ruangan, menuntut jawaban yang harus menyeimbangkan antara moralitas, sikap warga negara yang baik, dan keselamatan pribadi.

Enam tahun silam dia dihadapkan pada dilema tentang apa yang harus dilakukan, dan akhirnya dia memutuskan untuk bersuara lantang dalam upaya memberantas praktek korupsi.

Namun semuanya berubah. "Saya tidak merasa aman, saya hentikan kegiatan rutin, saya selalu merasa seperti ada seseorang mengikuti sehingga saya tak mampu berpikir tenang. Situasi ini sulit, sangatlah sulit," ujarnya.

 (Baca juga: Pria Kaya Raya Ini Dinyatakan Bersalah Atas Kasus Pembunuhan Sahabatnya)

Ada tekad dalam dirinya, dan sebuah keyakinan bahwa dia melakukan hal yang benar, tetapi itu harus dibayar mahal.

"Saya secara naif berpikir bahwa sebuah laporan akan keluar dan orang-orang akan dihukum dan dijebloskan ke bui dan sekian bulan kemudian saya akan menemukan pekerjaan dan kehidupan akan berjalan seperti biasa.

"Sebaliknya, saya menganggur selama dua tahun," ungkapnya, menahan deraian air mata.

 (Baca juga: Politisi Kaya Raya Ini Bunuh Pria yang Dikira Beruang)

Pada 2015, Mothepu adalah direktur eksekutif di sebuah perusahaan investasi Trillian.

Perusahaan itu terkait keluarga Gupta, yang dituduh berada di pusat skandal korupsi klas kakap yang dikenal sebagai state capture (pemanfaatan institusi negara untuk menyusun kebijakan yang melanggengkan korupsi). Mereka menyangkal melakukan kesalahan.

Mothepu mulai melihat betapa perusahaan itu diduga digunakan untuk menyedot uang dari berbagai perusahaan milik negara, yang acap kali melalui faktur palsu.

Dia lalu mengajukan berbagai pertanyaan kepada jajaran pimpinan dan dia diberi tahu bahwa jika dia bersikap loyal, dia akan selamat.

Namun keyakinan Kristennya serta integritas pribadinya mendorongnya untuk berbicara.

Dia memilih berhenti bekerja di sana dan memberikan bukti-bukti kepada Public Protector, sebuah lembaga negara yang bertugas memerangi korupsi.

Berkat munculnya whistle-blower (pelapor dan saksi) seperti dirinya, banyak skandal korupsi di negara itu terungkap.

Walaupun ada perlindungan hukum yang tersedia, ketakutan Mothepu akan keselamatannya bukannya tidak beralasan.

Sudah lebih dari empat tahun sejak Mothepu pertama kali berbicara dan Gupta, yang belum dimintai keterangan oleh pihak berwenang, telah pindah ke Dubai.

Dia ingin membangun kembali hidupnya dan dia telah menulis sebuah buku, ‘Uncaptured’, yang dia harap akan menginspirasi lebih banyak orang untuk "berbicara menentang kejahatan".

"Bayangkan di mana negara ini jika kita semua tidak melakukan apa-apa, jika semua orang memilih untuk melihat ke arah lain? Kita tidak bisa membiarkannya hancur,” terangnya.

"Hidup saya akan baik-baik saja, saya telah melakukan bagian saya dan tidak menyesal, negara ini layak untuk saya,” tambahnya.

  • Korupsi terkait penanganan Covid-19

Bulan lalu, Babita Deokaran, seorang pejabat keuangan senior di departemen kesehatan di Provinsi Gauteng, tewas di luar rumahnya setelah ditembak beberapa kali.

Enam orang telah didakwa atas pembunuhannya.

Ada kecurigaan bahwa dia menjadi sasaran karena dia menjadi saksi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terkait kontrak kasus penipuan senilai USD23 juta (Rp327 miliar) yang dihadiahkan oleh departemennya untuk membeli peralatan pelindung diri guna membantu menghentikan penyebaran virus corona.

Keluarganya mengatakan kepada BBC bahwa mereka sekarang takut terhadap keselamatan mereka dan tidak tahu siapa yang harus dipercaya.

Kematian Deokaran telah menimbulkan pertanyaan tentang buruknya perlindungan bagi mereka yang mengekspos adanya praktek penyimpangan.

Dan persoalan seperti ini jumlahnya tak sedikit. Menurut sebuah studi oleh Universitas Stellenbosch, lebih dari USD106 miliar (Rp1.510 triliun) raib karena korupsi antara 2014 dan 2019.

Selama 18 bulan terakhir dana yang ditujukan untuk memerangi Covid-19 telah dijarah, praktek pencurian yang diungkap oleh Deokaran.

Walaupun mengakui bahwa motif pembunuhannya masih belum diketahui, Presiden Cyril Ramaphosa menggambarkan sosoknya sebagai "pahlawan dan patriot".

“Kasus pembunuhan sang pejabat merupakan pengingat nyata adanya taruhan besar bagi yang terlibat dalam upaya menghilangkan kanker ini dari masyarakat kami,” jelasnya.

"Para pelapor dan saksi tidak dalam kondisi aman di negara kita... Saya menyesal bahwa dalam banyak kasus kita tidak selalu memperlakukan mereka dengan baik," keluhnya.

Mothepu, yang memahami hal itu berdasarkan pengalaman pribadinya, berujar bahwa presiden mengatakan yang sebenarnya.

"Saya barangkali telah menjadi pahlawan bagi sebagian orang, tetapi [bos] tidak akan menyentuh saya,” ujarnya.

"Kesehatan saya berubah menjadi buruk, saya dirawat di rumah sakit setelah mengalami gangguan mental. Saya tidak siap untuk tagihan medis yang datang setelahnya," ungkapnya.

"Saya juga tidak tahu harus berpaling kepada siapa, siapa yang harus dipercaya, mereka adalah orang-orang yang kuat. Hukum tidak dapat melindungi Anda, Anda dibiarkan berjuang sendirian,” lanjutnya.

Kasus ini tidak luput dari perhatian di antara para pemilih dan selama bertahun-tahun telah terjadi aksi protes, yang pada satu titik ditujukan kepada Jacob Zuma ketika dia menjadi Presiden.

Dia dituduh mengatur pemanfaatan institusi negara untuk menyusun kebijakan yang melanggengkan korupsi (state capture) dengan keluarga Gupta selama masa jabatannya antara 2009 dan 2018.

Mereka diduga berkongkalikong mempengaruhi pengambilan keputusan demi menggolkan kepentingan finansial mereka sendiri.

Zuma juga membantah melakukan kesalahan dan penyelidikan terus berlanjut.

Ramaphosa tampil menjadi Presiden Afsel pada Februari 2018, tetapi tuduhan bahwa sejumlah politisi dan beberapa pejabat menjarah kas negara belum berhenti.

Ini karena "kebusukan" telah terjadi, menurut Lawson Naaidoo dari organisasi Casac, yang bekerja untuk memerangi korupsi.

"Ini menjadi masalah yang hampir endemik," katanya kepada BBC.

Dan mereka yang mencoba melakukan sesuatu tentang hal itu menempatkan diri mereka di bawah tekanan besar dan dapat membahayakan nyawa mereka.

Ada undang-undang untuk melindungi orang-orang seperti Mothepu agar tidak kehilangan pekerjaannya, yang dikenal sebagai Personal Disclosure Act.

Tetapi para pengkritiknya berpendapat bahwa fokus undang-undang itu terlalu sempit.

Antara 2015 dan 2020, lebih dari 850 orang di institusi politik atau administrasi dibunuh, ungkap sebuah studi yang akan dirilis.

Banyak dari mereka adalah pelapor atau saksi dalam penyelidikan kriminal yang tengah berlangsung, kata para peneliti.

Ada semacam program perlindungan saksi, tetapi setelah bertahun-tahun melihat korupsi yang diatur oleh negara, para ahli mengatakan sangat sedikit orang yang mau mempercayakan hidup mereka pada sistem ini.

The National Prosecuting Authority (NPA) membantah bahwa pemerintah gagal memberikan keamanan kepada whistle-blowers(pelapor dan saksi).

"Program perlindungan saksi dari NPA sangat sukses dan tak perlu diidentifikasi untuk meningkatkannya dengan cara apapun," katanya melalui email kepada BBC.

Tetapi bergabung dengan program pelapor dan saksi berarti meninggalkan segalanya, yang bagi sebagian orang merupakan pengorbanan yang terlalu besar untuk dilakukan.

Jadi apa yang dilakukan pemerintah terhadap orang-orang ini?

"Kami tidak dapat melindungi mereka... Kami memberikan saran tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri. NPA dapat memberikan perlindungan terbatas dalam kasus-kasus yang sesuai," kata pernyataan itu.

1
5

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini