BPJS Kesehatan Dorong Komitmen Mutu Pelayanan RS Gigi dan Mulut
“Tantangan ketiga adalah bagaimana Rumah Sakit Gigi dan Mulut pendidikan harus memastikan pelayanan spesialistik dilakukan oleh Dokter Gigi Spesialis. Ini perlu ada pengaturan khusus untuk pelayanan yang diberikan oleh residen yang melihat dari aspek regulasi maupun pembiayaan," ujarnya.
Namun, lanjutnya, untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan inisiasi kerja sama penelitian dan pengembangan sistem dan manfaat agar dapat mengoptimalkan peran rumah sakit gigi dan mulut dalam pemberian pelayanan kepada peserta JKN-KIS.
Ghufron menyebut, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memperluas akses bagi peserta JKN-KIS yang ingin mendapatkan pengobatan gigi dan mulut di rumah sakit. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut apabila ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Adapun, persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi yaitu Izin Operasional (Izin Berusaha), NPWP Badan, SIP tenaga kesehatan dan sertifikat akreditasi RS. Adapula kriteria teknis yang wajib dipenuhi oleh rumah sakit khusus gigi dan mulut yaitu ketersediaan pelayanan gigi dasar, pelayanan spesialis gigi sesuai kekhususan, pelayanan spesialis lain dan subspesialis lain, perawatan, pelayanan kefarmasian, ketersediaan SDM dan pemenuhan tempat tidur rawat inap serta alat kesehatan tindakan pengobatan gigi sesuai dengan tipe kelas.
Sementara itu, Ghufron mengatakan hingga saat ini sudah terdapat 10 Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
