Share

Polisi Kembali Tangkap Pengirim PMI Ilegal ke Malaysia

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 12 Januari 2022 13:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 12 340 2531040 polisi-kembali-tangkap-pengirim-pmi-ilegal-ke-malaysia-dQx8PqyXnu.jpg Illustrasi (foto: freepick)

JAKARTA - Polisi menyatakan bahwa telah kembali menangkap satu tersangka berinisial ES alias E yang diduga terlibat dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia.

Hal ini buntut dari peristiwa tenggelamannya kapal pengangkut WNI di perairan Malaysia beberapa waktu lalu. Total sudah ada 5 tersangka yang diciduk sejak insiden itu.

"Tersangka ES ini diamankan dari rumah saudaranya yang berada di Kec. Putri Hijau Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.40 WIB," kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Baca juga:  Polri Dalami Temuan BP2MI Terkait Dugaan Oknum Polisi Terlibat Pengiriman PMI Ilegal

Harry mengungkapkan, kepolisian langsung membawa tersangka dan barang bukti melalui Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menuju Polda Kepri untuk diperiksa lebih lanjut.

Menurut Harry, tersangka merupakan pihak yang memfasilitasi proses pengiriman TKI ilegal tersebut ke Malaysia. Ia pun meraup keuntungan dari pengiriman satu orang ke sana.

Baca juga: Kapal Pengangkut PMI Ilegal Tenggelam, Polisi Usut Dugaan Pelaku Lainnya

"Tersangka ES Alias E meraup keuntungan sebesar Rp3 juta dari masing-masing Pekerja Migran Indonesia," ujar Harry.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

Dalam hal ini, kata dia, terdapat total delapan orang yang difasilitasi oleh ES untuk berlayar ke Malaysia dan kemudian menjadi TKI ilegal.

Tersangka memberangkatkan PMI melalui pelabuhan rakyat atau pelabuhan tikus, dengan iming-iming mendapatkan gaji yang besar tanpa menggunakan dokumen resmi.

Tersangka dijerat Pasal 4 jo Pasal 7 dan/atau Pasal 48 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Kemudian penyidik juga menerapkan Pasal 81 dan Pasal 83 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp15 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini