Bupati Langkat Terbit Rencana Akan Diperiksa soal Kerangkeng Manusia
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbolehkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP).
(Baca juga: Selain Ada yang Tewas, Penghuni Kerangkeng Bupati Langkat Alami Tindak Kekerasan)
Pemeriksaan tersebut terkait temuan kerangkeng manusia di kediamannya. Terbit Rencana diagendakan diperiksa Komnas HAM pada pekan depan.
Hal itu diutarakan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menanggapi permohonan Komnas HAM untuk bisa memeriksa Terbit Rencana Perangin Angin terkait temuan kerangkeng di rumah pribadinya. Terbit Rencana Perangin Angin diketahui saat ini merupakan tersangka dan tahanan KPK. Oleh karenanya, Komnas HAM perlu minta izin ke KPK untuk memeriksa Terbit Rencana.
(Baca juga: Setelah Kerangkeng Manusia, KPK Temukan Satwa Dilindungi di Rumah Bupati Langkat)
"KPK mempersilakan dan akan memfasilitasi kegiatan dimaksud. Permintaan keterangan oleh Komnas HAM terhadap TRP diagendakan pada minggu depan," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (2/2/2022).
Ali menyatakan bahwa KPK intens berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait kasus yang menjerat Terbit Rencana Perangin Angin. Ali memastikan bahwa pemeriksaan yang bakal dilakukan Komnas HAM terkait temuan kerangkeng manusia tidak akan mengganggu penyidikan KPK.
"Kami memastikan bahwa agenda (pemeriksaan) ini tidak mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung di KPK," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Migrant Care mengungkap adanya temuan kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Kerangkeng tersebut diduga digunakan oleh Bupati Langkat untuk memenjarakan para pekerja sawit di lahan miliknya. Ada dugaan perbudakan modern yang dilakukan oleh Terbit Rencana tersebut.
Terbit Rencana Perangin Angin merupakan salah satu pihak yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Langkat. Ia juga saat ini sudah menyandang status tersangka terkait dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di daerahnya.
