KPK Duga Rahmat Effendi Kerap Bertindak Otoriter Atur Proyek di Bekasi
JAKARTA - Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi (RE) diduga kerap berkuasa sendiri alias otoriter dalam menentukan proyek pengadaan lahan di daerahnya. Pemilik nama samaran Bang Pepen itu disinyalir sering menentukan pengadaan lahan di Bekasi tanpa melibatkan tim atau petugas yang tugasnya di bidang itu.
Tindakan otoriter Rahmat Effendi itu kemudian dikonfirmasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap saksi Sekretaris Dinas (Sekdis) Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi, Heni Susilowati, pada Jumat, 18 Februari 2022, kemarin. Heni diduga tahu soal tindakan sewenang-wenang Bang Pepen itu.
"Heni Susilowati (Sekdis Perkimtan), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan adanya beberapa proyek pengadaan lahan lain di wilayah Pemkot Bekasi yang diduga dalam pengadaannya ditentukan lebih dulu oleh tersangka RE tanpa melibatkan tim yang memiliki tupoksi dalam pengadaan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Sabtu (19/2/2022).
KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.
Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
Sementara empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap. Mereka yakni, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; serta Camat Rawalumbu, Saifudin.
