KPK Selisik Setoran dari ASN di Bekasi untuk Rahmat Effendi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, rutin menerima jatah setoran uang dari para aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut. Padahal, tidak ada aturan resmi yang mewajibkan para ASN Bekasi menyetor uang ke Rahmat Effendi.
KPK kemudian mengonfirmasi dugaan penyetoran uang para ASN Bekasi untuk Rahmat Effendi itu kepada dua saksi, yaitu Dinar Faisal Badar selaku Kepala Bapelitbangda Bekasi, dan Lurah Pedurenan, Nazarudin Latif.
Keduanya diduga mengetahui soal kewajiban ASN untuk menyetor uang ke Rahmat Effendi.
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan penyetoran sejumlah uang untuk tersangka RE dari para ASN Pemkot Bekasi tanpa adanya dasar aturan penyetoran dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkatnya, Rabu (23/2/2022).
Tak hanya itu, KPK mengantongi informasi adanya pemotongan uang anggaran kelurahan di Bekasi untuk membiayai kebutuhan pribadi Rahmat Effendi. Dugaan pemotongan uang itu didalami lewat Lurah Jatikarya, Sulatifah dan Lurah Jatiwarna, Karyadi.
"Sulatifah (Lurah Jatikarya) dan Karyadi (Lurah Jatiwarna), kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain adanya dugaan pemotongan anggaran kelurahan oleh tersangka RE yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi tersangka RE," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.
Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
